Wabup Bogor Terima Daftar Alokasi TKDD TA 2022 dari Gubernur
BANDUNG-Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menerima Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022, serta piagam dan plakat WTP, di Aula Timur Gedung Sate, Selasa (7/12/2021).
Penyerahan TKDD TA 2022 diserahkan langsung Gubernur Ridwan Kamil kepada empat perwakilan Bupati dan Walikota di Jawa Barat. Disamping penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun anggaran 2022, Gubernur Jawa Barat menyerahkan piagam dan plakat penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satunya adalah untuk Pemerintah Kabupaten Bogor.
Hadir pada acara tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Kementerian Keuangan RI, Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Wakil Bupati Bogor, Walikota Banjar, Wakil Bupati Bandung, dan Wakil Walikota Depok.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menerangkan, hari ini mewakili pemerintah pusat, saya menyampaikan selamat bekerja di tahun 2022, sudah dikirimkan dananya, tinggal bagaimana kita membangun di tahun 2022 dengan pembangunan yang berkualitas. Kita paham bahwa Covid sudah turun tapi belum selesai, saya dititipkan pesan oleh pemerintah pusat agar pada tahun 2022 kita fokus pada peralihan dari pandemi ke endemi. Jadi masih ada dana-dana yang menyangkut kesehatan tetap diprioritaskan.
“Ada belanja negara untuk wilayah Jawa barat dalam APBN 2022 total sebesar Rp110,69 trilyun, dimana anggaran TKDD sebesar Rp66,58 trilyun diarahkan untuk peningkatan harmonisasi belanja kementerian lembaga dan TKDD, kualitas SDM pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik daerah. Dana Desa akan dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim,” terang Ridwan Kamil.
Ia menambahkan, ini uang yang sangat besar untuk Jawa Barat, namun saya sebagai kepala daerah sering mendapati bahwa sebetulnya masalah kita adalah bukan karena kurang uang, tapi seringkali membelanjakan ke sesuatu yang tidak perlu dan membelanjakan kepada sesuatu yang tidak berkualitas. Penyerapan anggaran rendah itu buruk, penyerapan anggaran tinggi itu baik, namun penyerapan anggaran tinggi baik, belum tentu berkualitas.
“Saya berusaha sebagai pembina di daerah, mari berlomba-lomba agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) nya menuju nilai A, supaya uang yang besar ini menjadi daya ungkit, daya dorong, daya transformasi yang maksimal. Bukan sekedar uang Rp110,69 trilyun habis tapi masih ada masalah-masalah di masyarakat,” ujar Gubernur Ridwan Kamil.