Sekda Kabupaten Bogor Ikuti Arahan Gubernur Jabar Untuk Sinergi Maksimalkan Penerapan PPKM Darurat di Jawa Barat
CIBINONG-Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin ikuti arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara virtual dalam kegiatan Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Pendopo Bogor, Selasa (6/7). Dalam kegiatan itu juga hadir secara virtual Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jabar, Gubernur Jabar, Para Kepala Daerah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan, saat ini kondisi Jawa Barat dalam kondisi PPKM Darurat bukan lagi PPKM Mikro, untuk itu butuh keseragaman, semangat dari seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota/Kabupaten di Jawa Barat. “Kita harus jadi provisni terbaik, paling tangguh, kompak, satu arah, serempak, satu komando oleh 27 Kota/Kabupaten dalam mengoptimalkan penerapan PPKM Darurat,” tegasnya.
Ridwan Kamil menambahkan, berkaitan dengan penerapan PPKM Darurat ada tiga urusan kedaruratan yang harus didahulukan oleh seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Barat sesuai dengan proporsinya. Pertama urusan oksigen, dirinya perintahkan kota/kabupaten untuk membuat gudang penyimpanan oksigen, Pemprov Jabar sudah membuat gudang penyimpanan oksigen untuk didistribusikan ke seluruh daerah di Jawa Barat sesuai kebutuhan. Kedua BOR Rumah Sakit masih di angka 90-an, ia minta semua daerah melakukan dua hal yakni jangan izinkan masuk RS bagi masyarakat yang bergejala ringan.
“Edukasi langsung kepada masyarakat oleh RT/RW melalui surat edaran berkaitan dengan definisi gejala ringan sehingga tidak semua orang berada di RS. Manfaatkan sekitar lima ribuan pusat isolasi mandiri yang tersebar di Jabar. Manfaatkan juga pusat pemulihan, kami sudah siapkan dana subsidi bagi daerah yang ingin menyediakan pusat pemulihan khusus untuk masyarakat yang mau sembuh sehingga tidak berlama-lama di RS. Kita pindahkan mereka ke pusat pemulihan baik itu hotel dan apatemen. Tolong juga teliti apakah ada institusi nasional yang punya gedung pendidikan, rata-rata banyaknya di Jawa Barat, teliti apakah dari kementerian/lembaga punya pusat pendidikan yang bisa kita pakai seperti yang sudah dilakukan di Depok,” tegasnya.
Lebih lanjut Gubernur Jabar menerangkan, untuk antisipasi adanya masyarakat meninggal dunia saat menjalani Isolasi Mandiri (Isoman) dirinya meminta kepada seluruh Kepala Daerah Kota/Kabupaten untuk memerintahkan para RT dan RW agar lebih cekatan dan aktif mendata warga masyarakatnya yang sedang menjalani Isoman. Jangan sampai ada warga yang sedang Isoman tidak terkoordinasi dan terdeteksi akhirnya meninggal dunia. “Kita harus perbaiki supaya RT dan RW turun lebih aktif,” paparnya.
Kata Ridwan Kamil, konsepkan juga berkaitan dengan tenaga kesehatan hubungi sekolah tinggi kesehatan tipe I untuk menambah Tenaga Kesehatan (Nakes). Juga rekrutmen relawan Covid-19 yang bisa dilatih untuk mengurusi kesehatan, walaupun pendidikannya bukan kesehatan, sehingga ketika gedung-gedung kesehatan ditambah, tenaga kesehatannya sudah ada, bisa disuplai dan dihitung sesuai permintaan kota/kabupaten.
“Dari hasil evaluasi mobilitas masyarakat di Jabar hanya turun sebesar 17%, sementara varian delta ini harus memotong pergerakan masyarakat sebesar 50%. Oleh karena itu saya ingin melihat dilapangan kegiatan penyekatan penutupan termasuk tipiring segera laksanakan dan viralkan. Lakukan razia WFH bagi sektor non esensial, jika masih ada yang tidak menerapkan WFH 100% tidak tegas dan tutup. PPKM Darurat ini semua hal tidak bisa ditoleransi pastikan sektor industri punya Satgas Covid perusahaan. Ketiga yakni vaksinasi masih jadi tugas besar, kami laksanakan vaksinasi secara massif untuk mencapai target yang telah ditentukan,” imbuhnya.
Selanjutnya Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto menambahkan, PPKM Darurat adalah pembatasan mobilitas masyarakat untuk memutus penyebaran Covid-19 di Jawa Barat khususnya, 50% mobilitas masyarakat harus dikurangi untuk memutus mata rantai Covid-19 varian delta, sedangkan varian alfa harus mengurangi sekitar 30% mobilitas pergerakan masyarakat, sedangkan penurunan pergerakan masyarakat di Jawa Barat baru turun sebesar 17%. Oleh sebab itu perlu kerja keras oleh para Dandim koordinasi ketat dengan Kapolres dan Satpol PP untuk melaksanakan PPKM Darurat dengan maksimal, karena dengan adanya PPKM Darurat ini bisa menurunkan laju pertumbuhan Covid-19 di Jawa Barat.
“Saat ini kita tahu bahwa sebelum lebaran penambahannya kasus Covid-19 di Jawa Barat berada dibawah seribu kini naik menjadi 6 ribu. Sedangkan secara nasional tadinya penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 berada di angka 4 ribu saat ini menjadi 29 ribu naiknya 500%. Kita harus kerjasama antar instansi, para tokoh agama, masyarakat, pemuda dan lainnya, serta menindak tegas para pelaku usaha yang masih melanggar aturan PPKM Darurat, sehingga kita dapat menenkan laju peningkatan Covid 19 di Jawa Barat,” tambahnya.