or menekankan dalam sambutannya antara lain yang wajib diperioritaskan adalah penciri termaju mana yang harus di tuntaskan dimasing-masing wilayah, dalam hal ini saya mengingatkan bahwa target penuntasan rumah tidak layak huni tidak ada lagi daerah terisolir dan target-target penciri lainnya wajib menjadi bagian dalam perumusan prioritas di tingkat wilayah.
Agenda yang tak kalah pentingnya juga yang perlu mendapat perhatian adalah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ) tahun 2016, sehubungan dengan terjadinya perubahan nomenklatur perangkat daerah, di minta kepada para kepala SKPD dengan nomenklatur lama untuk segera menyelesaikan laporan hasil pelaksanaan kinerja SKPD sebagai bagian dari substansi LKPJ
Upacara Apel Kesadaran Nasional Tanggal 19 Februari 2018 Tingkat Setda Kab.Bogor
19-02-2018
8
Setda: Upacara Apel Kesadaran Nasional Tanggal 19 Februari 2018 Tingkat Setda Kab.Bogor yang dilaksanakan di halaman kantor Seekretariat Daerah Kabupaten Bogor yang di ikuti oleh seluruh ASN lingkup Setda Kab.Bogor, bertindak sebagai Inspektur Upacara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Bapak H.Rustandi, sekaligus membacakan sambutan Bupati Bogor.
Bupati Bogor menekankan dalam sambutannya antara lain yang wajib diperioritaskan adalah penciri termaju mana yang harus di tuntaskan dimasing-masing wilayah, dalam hal ini saya mengingatkan bahwa target penuntasan rumah tidak layak huni tidak ada lagi daerah terisolir dan target-target penciri lainnya wajib menjadi bagian dalam perumusan prioritas di tingkat wilayah.
Agenda yang tak kalah pentingnya juga yang perlu mendapat perhatian adalah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ) tahun 2016, sehubungan dengan terjadinya perubahan nomenklatur perangkat daerah, di minta kepada para kepala SKPD dengan nomenklatur lama untuk segera menyelesaikan laporan hasil pelaksanaan kinerja SKPD sebagai bagian dari substansi LKPJ
or menekankan dalam sambutannya antara lain yang wajib diperioritaskan adalah penciri termaju mana yang harus di tuntaskan dimasing-masing wilayah, dalam hal ini saya mengingatkan bahwa target penuntasan rumah tidak layak huni tidak ada lagi daerah terisolir dan target-target penciri lainnya wajib menjadi bagian dalam perumusan prioritas di tingkat wilayah.
Agenda yang tak kalah pentingnya juga yang perlu mendapat perhatian adalah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ) tahun 2016, sehubungan dengan terjadinya perubahan nomenklatur perangkat daerah, di minta kepada para kepala SKPD dengan nomenklatur lama untuk segera menyelesaikan laporan hasil pelaksanaan kinerja SKPD sebagai bagian dari substansi LKPJ