Cibinong, Kompim - Ajat Rochmat Jatnika, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, menekankan pentingnya pengembangan inovasi pelayanan publik yang adaptif sebagai kunci menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Hal itu disampaikan saat menerima peserta Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Mabes TNI di Cibinong, Kamis (2/7/2026).
Ajat, menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk yang mencapai lebih dari enam juta jiwa. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus menghadirkan berbagai terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif dan merata.
"Penanganannya tidak bisa dengan cara-cara biasa, harus extraordinary. Karena itu kami terus membangun berbagai strategi dan inovasi agar pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat," tegas Ajat Rochmat Jatnika.
Ia mengungkapkan, sejumlah inovasi telah diterapkan di berbagai perangkat daerah untuk menjawab tantangan pelayanan di wilayah dengan 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Terobosan tersebut mencakup kemudahan administrasi kependudukan, penguatan pembangunan berbasis desa melalui peningkatan anggaran, hingga perluasan akses layanan kesehatan. Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemkab Bogor dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas.
Menurutnya, pelaksanaan studi lapangan tidak hanya menjadi bagian dari kurikulum pelatihan kepemimpinan, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi dalam bertukar pengalaman dan praktik baik antarinstansi. Ia berharap para peserta mampu mengidentifikasi berbagai inovasi yang diterapkan di Kabupaten Bogor, kemudian mengadaptasinya menjadi solusi yang relevan sesuai karakteristik organisasi dan wilayah kerja masing-masing.
Sementara itu, Ketua Rombongan PKP Mabes TNI, Kolonel Arh Yulian Iskandar, mengapresiasi dukungan Pemkab Bogor atas pelaksanaan studi lapangan ini. Yulian menegaskan bahwa sinergi antara TNI dan pemerintah daerah merupakan modal penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pembangunan nasional. Ia pun meminta para peserta memanfaatkan momentum ini untuk menggali praktik terbaik (best practice) yang dapat diimplementasikan di lingkungan Kemhan dan TNI.
Sebagai informasi, studi lapangan yang berlangsung pada 2–3 Juli 2026 ini berfokus di empat instansi, yaitu DPMPTSP, DPMD, Dinas Kesehatan, serta Disdukcapil Kabupaten Bogor.
Pemerintah Kabupaten Bogor berharap semakin banyak inovasi pelayanan publik yang dapat direplikasi, sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (ra – ed.swa)
