Cibinong, Kompim – Ajat Rochmat Jatnika, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor ,menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tidak dapat berjalan sendirian dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Jawa Barat di Yayasan Al-Madinah, Cibinong, Sabtu (24/10/2026).
Ajat menjelaskan, dengan cakupan wilayah luas yang terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, serta jumlah penduduk mencapai 6,1 juta jiwa, tantangan pelayanan publik di Kabupaten Bogor sangat besar. Oleh karena itu, sinergi dengan ribuan yayasan pendidikan di bawah naungan BMPS menjadi kunci penting.
"Pemerintah Kabupaten Bogor tidak mungkin berjalan sendirian. Peran Bapak dan Ibu melalui BMPS sangat penting untuk berbagi peran dalam memajukan dunia pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM," ujar Ajat.
Di sektor anggaran, Pemkab Bogor telah mengalokasikan sekitar Rp3,1 triliun per tahun untuk bidang pendidikan, disamping dukungan anggaran kesehatan yang juga bernilai besar. Ajat berharap, penanganan masalah kesehatan yang makin membaik dapat berjalan selaras dengan penguatan kualitas pendidikan agar masyarakat Bogor semakin sehat dan cerdas.
Salah satu persoalan utama yang disoroti Ajat adalah angka anak putus sekolah di Kabupaten Bogor. Meski mengalami penurunan dari hampir 60.000 orang pada tahun 2025, angka tersebut dinilai masih turun relatif lambat di tahun 2026, yakni sekitar 3.700 orang. Kondisi ini turut memengaruhi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bogor yang saat ini berada di angka 8,72 tahun.
Untuk mengatasi hal tersebut, Ajat mendorong terciptanya konsep link and match antara data anak putus sekolah dengan keberadaan sekitar 225 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mayoritas dikelola oleh swasta.
"Kita perlu mengetahui secara jelas di mana masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan tersebut berada, lalu mencocokkannya dengan lokasi dan kapasitas layanan Paket A, B, dan C di PKBM terdekat. Dengan begitu, intervensi seperti pendidikan satu atap maupun dukungan penganggaran bisa lebih tepat sasaran," jelasnya.
Di akhir, Ajat mengapresiasi BMPS sebagai rumah besar bagi penyelenggara pendidikan swasta dan berharap Raker DPW BMPS Jabar ini melahirkan program-program konkret.
"Kami sangat membuka ruang untuk berdiskusi secara praktis dan teknis, sehingga program yang dirancang tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya. (nps– ed.swa).
