Cibinong, Kompim – Rudy Susmanto, Bupati Bogor, menginstruksikan seluruh perangkat daerah memaksimalkan waktu perpanjangan 10 hari guna menuntaskan Sensus Ekonomi 2026. Data yang presisi dinilai penting untuk memetakan perekonomian riil Kabupaten Bogor sekaligus menjadi landasan pembangunan hingga 2036. Hal itu ditegaskan Rudy dalam Rapat Pemaparan BPS di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2026).

Rudy mengingatkan agar Sensus Ekonomi tidak dianggap sebagai pendataan formalitas belaka. Hasil dari sensus ini akan menentukan gambaran perekonomian Kabupaten Bogor untuk jangka panjang. Menurutnya, pembangunan daerah wajib berlandaskan data yang akurat, bukan berasumsi, mengingat sensus ini hanya digelar setiap satu dekade.

"Kita membangun wilayah tidak berangkat dari sebuah imajinasi. Kalau pemerintah menganggap sensus ekonomi ini hal biasa dan sederhana, bersiap-siaplah Bogor akan hancur dalam 10 tahun ke depan," ujar Rudy.

Ia menjelaskan, keakuratan data menjadi rujukan vital bagi para investor. Data yang tidak mencerminkan kondisi riil—seperti memperlihatkan penurunan ekonomi padahal kenyataannya tidak—dapat membentuk persepsi bahwa iklim usaha dan daya beli di Bogor memburuk. Untuk mencegah hal tersebut, Rudy menginstruksikan perangkat daerah proaktif menyisir dan melengkapi data pelaku usaha melalui basis data di instansi masing-masing.

Guna memaksimalkan masa tambahan 10 hari tersebut, Rudy menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyisir data ekonomi secara intensif dan kolaboratif. Penyisiran mencakup data perizinan, UMKM, wajib pajak, hingga pelaku usaha di kawasan pemukiman dan platform digital agar selaras dengan kondisi riil di lapangan. Para camat pun diminta menggerakkan jajaran desa, kelurahan, hingga RT dan RW untuk mengawal proses ini.

“Bila ingin Bogor maju, saya memohon waktu, tenaga, dan pikiran Bapak-Ibu sekalian dalam 10 hari ke depan. Apa yang kita curahkan saat ini akan menentukan arah Kabupaten Bogor selama 10 tahun mendatang,” tegas Rudy.

Tak hanya sektor ekonomi, Rudy juga mendorong pembenahan data kependudukan dan sosial secara paralel. Validasi data masyarakat dinilai penting agar program perlindungan sosial serta arah kebijakan pembangunan tidak salah sasaran akibat kendala administratif.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan Bogor memerlukan sinergi lintas sektor mengingat kapasitas APBD yang terbatas. Keakuratan data ekonomi akan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dunia usaha, menarik investasi, dan memastikan dampak pertumbuhan ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Sensus Ekonomi ini bukan sekadar menyelamatkan Pemkab Bogor tahun 2026, melainkan menyelamatkan Bogor, Jawa Barat, hingga Indonesia untuk 10 tahun ke depan, saat Sensus Ekonomi berikutnya kembali digelar pada 2036,” pungkas Rudy. (ra– ed.swa)