Cibinong, Kompim – Rudy Susmanto, Bupati Bogor, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Semester I demi mendorong perubahan nyata di Kabupaten Bogor. Hal tersebut ditegaskannya saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Progres Pekerjaan Strategis dan Prioritas Tahun 2026 serta Perencanaan Tahun 2027, bersama Ade Ruhandi, Wakil Bupati Bogor serta, Ajat Rochmat Jatnika Sekretaris Daerah, di Pendopo Bupati, Senin (10/8/2026).
Rapat kali ini, berfokus pada pembahasan evaluasi program 2026, kondisi pendapatan dan belanja daerah, kesiapan program 2027, hingga penguatan koordinasi antara perangkat daerah dan kecamatan.
Dalam arahannya, Rudy mengungkapkan bahwa hasil evaluasi Semester I menunjukkan masih banyaknya persoalan yang harus segera dibenahi. Ia mengkritik pola kerja yang dinilai terlalu lama berada pada tahap koordinasi tanpa memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
"Kondisi Kabupaten Bogor masih dinilai kumuh sehingga diperlukan perubahan secara nyata. Intervensi terhadap kemiskinan dan stunting harus dilakukan melalui kebijakan yang benar-benar mengenal kondisi masyarakat secara langsung," tegas Rudy.
Rudy juga menyoroti kurangnya kebersamaan serta koordinasi antarinstansi selama 1,5 tahun terakhir. Ia meminta para camat dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk aktif mengorkestrasi jajarannya dan menetapkan target kerja yang jelas.
Lebih lanjut, Rudy menuturkan bahwa Kabupaten Bogor harus berubah. Hal tersebut dimulai dari fasilitas yang dibangun dari APBD harus dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik sekaligus media edukasi sejarah tanpa dipersulit aturan administratif yang sederhana. Kemudian, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) diarahkan penuh sebagai bagian dari intervensi kawasan kumuh sesuai kebutuhan daerah, serta menegaskan tidak ada APBD reguler untuk titipan pihak tertentu.
Sejalan dengan hal tersebut, perangkat daerah diminta lebih masif menyampaikan manfaat dan keberadaan hasil pembangunan agar diketahui oleh masyarakat luas.
Pada kesempatan yang sama, Wabup Ade, menekankan pentingnya optimalisasi Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemkab Bogor. Menurutnya, ASN yang berpotensi harus diidentifikasi dan ditempatkan sesuai kompetensinya. Ia juga mengingatkan agar perencanaan pembangunan daerah selaras dari tingkat pusat hingga desa.
"Program prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa harus disusun secara selaras dan terintegrasi dengan Asta Cita Presiden agar arah pembangunan berjalan linier," kata Ade.
Di sisi lain, Sekda Ajat, menekankan pentingnya penggunaan data makroekonomi dari BPS sebagai acuan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sekda juga mengimbau perangkat daerah untuk menghentikan pemborosan pembuatan aplikasi baru dan lebih mengutamakan replikasi sistem digital yang sudah berhasil diterapkan di daerah lain. (nps– ed.swa)
