Cibinong, Kompim – Ajat Rochmat Jatnika, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, mengimbau seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperketat koordinasi, pemantauan, dan pelayanan publik menyusul berkembangnya situasi wilayah, termasuk potensi dampak debu erupsi. Arahan ini disampaikan saat memimpin apel jajaran Sekretariat Daerah di Gedung Serbaguna I, Senin (7/9/2026).
Ajat menekankan pentingnya langkah tanggap cepat yang berbasis data dan kondisi nyata di lapangan. Untuk memastikannya, pemantauan berkala terus dijalankan melalui sinergi intensif bersama pemerintah provinsi, daerah tetangga, hingga tingkat kecamatan.
Selain penanganan dampak debu, Ajat menginstruksikan penyiraman serta pembersihan lingkungan, sekaligus memastikan pembagian masker kepada warga berjalan merata. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar tindakan teknis, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman. Monitoring terhadap pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga diminta tetap berjalan melalui koordinasi erat bersama para kepala sekolah, guru, camat, hingga kepala desa atau lurah.
Di samping itu, percepatan sensus ekonomi dan pemadanan data bantuan sosial (bansos) turut menjadi fokus perhatian. Ajat meminta seluruh jajaran terus mengawal progres sensus ekonomi agar tuntas sesuai target, sembari mengapresiasi sejumlah wilayah yang telah mencapai 100 persen. Untuk bansos, pemadanan data wajib dilakukan agar bantuan tepat sasaran.
“Kita harus memperbaiki data masyarakat. Jangan sampai ketika dilakukan pengecekan terhadap data dasar, kita tidak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan,” tegasnya.
Fokus prioritas berikutnya adalah percepatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Karena tenggat waktu tersisa sekitar tiga setengah bulan, ia meminta perangkat daerah terkait segera mempercepat pengerjaan dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar bantuan benar-benar sampai ke tangan warga yang berhak.
Tak kalah penting, pengawalan target strategis dan penguatan kolaborasi juga terus didorong, termasuk menindaklanjuti proyek pembangunan yang dikerjasamakan dengan TNI dan Polri. Ajat mengingatkan agar rutinitas pekerjaan tidak sampai mengabaikan target-target strategis daerah.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan publik wajib berlandaskan regulasi, kondisi sosial, serta analisis teknis yang matang. “Aturan, mekanisme, dan pembagian tugas kita sudah jelas. Tinggal bagaimana seluruh jajaran menjalankannya dengan baik,” pungkasnya. (nps– ed.swa).
