Cibinong, Kompim — Ajat Rochmat Jatnika, Sekda Kabupaten Bogor, menyebut Musrenbang RKPD 2027 sebagai momentum strategis untuk menciptakan pembangunan yang lebih terarah. Berbicara di Gedung Serbaguna I Setda, pada Selasa (7/4/2026), Ajat mengingatkan pentingnya validitas data dalam menjawab problematika warga di lapangan.

Dalam paparannya, Sekda Ajat mengingatkan bahwa luasnya wilayah Kabupaten Bogor menuntut pendekatan perencanaan yang komprehensif dan tidak sekadar normatif. Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap skala geografis daerah sangat krusial dalam menyusun kebijakan.

"Kita memiliki luas wilayah yang cukup besar. Mendengar informasinya sering, tapi bagaimana kita benar-benar merasakan dan menyadari luasnya kabupaten ini dalam perencanaan," ujar Ajat.

Selain faktor geografis, Ajat menyoroti ledakan populasi yang kini menyentuh angka 6,19 juta jiwa sebagai basis utama rancangan pembangunan tahun 2027. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 persen penduduk didominasi oleh generasi muda, sebuah angka yang ia nilai sebagai peluang sekaligus tantangan besar.

"Penting untuk disadari bahwa 70 persen penduduk kita adalah anak muda. Ini menjadi dasar kita merancang masa depan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas SDM," jelasnya.

Ajat menekankan bahwa arah pembangunan ke depan harus menyentuh desa secara merata dan memperkuat konektivitas antarwilayah. "Kabupaten Bogor itu harus kita bangun kotanya, bangun desanya, kemudian bangun konektivitas antar keduanya," tegas Sekda.

Meski layanan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan bencana menunjukkan capaian positif berdasarkan persepsi publik, Ajat jujur mengakui bahwa sektor ketenagakerjaan masih menjadi rapor merah. Ia memaparkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Sebagai solusi strategis, Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru guna mengikis ketimpangan wilayah sekaligus menciptakan lapangan kerja. Langkah ini pun akan diselaraskan dengan program prioritas nasional agar dampaknya lebih terasa bagi masyarakat.

Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu menyusun perencanaan RKPD 2027 yang lebih integratif dan berbasis data. "Banyak program prioritas nasional yang harus kita dukung. Melalui perencanaan yang adaptif, setiap kebijakan harus menjadi solusi nyata bagi masyarakat," pungkasnya. (ra – ed.swa).