Cibinong, Kompim – Rudy Susmanto, Bupati Bogor, menegaskan bahwa kesamaan visi dan sinergi di jajaran Pemkab Bogor menjadi fondasi utama untuk mempercepat pembangunan serta mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Penegasan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Perizinan dan Peningkatan Investasi di Pendopo Bupati, Senin (20/7/2026).

Rudy mengibaratkan Pemkab Bogor sebagai sebuah rumah besar dengan pembagian peran yang jelas. Bupati dan wakil bupati berperan sebagai pemilik rumah, sedangkan sekretaris daerah tampil sebagai kepala rumah tangga yang mengoordinasikan jalannya roda pemerintahan. Karena itu, ia menekankan pentingnya kesamaan frekuensi, cara berpikir, dan tujuan di seluruh jajaran pemerintahan.

"Kalau kita ingin membangun wilayah, kondisi saat ini menuntut kemandirian fiskal yang dibangun bersama. Selain fiskal yang kuat, hal paling krusial adalah pemikiran yang sama, hati yang selaras, dan bergerak bersama. Jika satu saja tak terpenuhi, saya pastikan akan menjadi pemicu masalah, baik kecil maupun besar, di kemudian hari," tegas Rudy.

Ia menjelaskan, tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor masih sangat panjang dan tidak bisa diselesaikan secara instan. Berbagai persoalan daerah bahkan dinilainya tak akan tuntas hanya dalam hitungan bulan atau periode kepemimpinan lima tahun. Sebab itu, langkah strategis yang berkelanjutan menjadi krusial untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Rudy turut mengingatkan fenomena banyaknya pemerintah daerah di Indonesia yang tengah menghadapi krisis keuangan. Sejumlah daerah bahkan keteteran sekadar untuk memenuhi belanja wajib, sehingga ruang fiskal mereka untuk pembangunan menjadi sangat terbatas.

Atas dasar itu, Rudy menegaskan kunci utama memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Bogor adalah menciptakan iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum dan kemudahan perizinan. Regulasi yang pasti dan pelayanan yang cepat, lanjutnya, akan menumbuhkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal, yang pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, serta mendongkrak pendapatan daerah. (nps – ed.swa)