Cibinong, Kompim – Rudy Susmanto Bupati Bogor berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui transformasi digital dan kemandirian fiskal. Hal ini ditegaskan saat mengikuti agenda pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bersama Sekretaris Daerah Ajat Rochmat Jatnika dan jajaran perangkat daerah di Pendopo Bupati, pada Kamis (2/4/2026), Rudy menyimak arahan strategis terkait optimalisasi potensi ekonomi daerah sebagai kunci pertumbuhan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang ekonomis harus didukung penuh oleh implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara menyeluruh. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan setiap rupiah dari APBD berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Bogor.
"Implementasi SIPD bukan hanya masalah kepatuhan terhadap regulasi Kemendagri, tetapi merupakan elemen penting dalam peningkatan opini. Kami mengharapkan kepala daerah dan pemangku kepantingan memastikan SIPD ini sudah terhubung dengan aplikasi lain seperti e-BMD untuk pengelolaan aset yang lebih komprehensif," jelas Bobby.
Bobby juga menggarisbawahi bahwa pengelolaan aset masih menjadi tantangan utama yang dapat memengaruhi opini laporan keuangan. Menurutnya, pencatatan aset yang tidak akurat sering kali menjadi faktor penghambat dalam pencapaian opini terbaik.
Lebih lanjut, dalam pemeriksaan, BPK menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) serta memanfaatkan big data analytics untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis.
"BPK berfokus pada pemeriksaan implementasi program dan kegiatan sebagai turunan kebijakan, bukan mengkritisi kebijakan itu sendiri. Kami mendorong simplifikasi serta harmonisasi regulasi agar laporan keuangan memberikan dampak yang lebih signifikan terh
Ia juga mengingatkan bahwa integritas dan profesionalisme merupakan fondasi utama guna memastikan hasil pemeriksaan BPK mampu memacu perbaikan pelayanan publik, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta menekan angka kemiskinan.
Merespons arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan komitmen penuh dalam memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel. Melalui optimalisasi SIPD dan integrasi sistem yang berkelanjutan, Pemkab Bogor berupaya memastikan pengelolaan anggaran semakin transparan, sekaligus menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di tengah dinamika global. (nps – ed.swa).
