CIBINONG-Plt. Bupati Bogor menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terintegrasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat (Jabar) secara hybrid, di ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Kamis (21/6). Hadir pada Rakor tersebut Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Trisno, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jabar, Mohammad Taufiq Budi Santoso.
Rakor tersebut diantaranya membahas refleksi lima tahun kegiatan reforma agraria secara nasional, termasuk di dalamnya pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Trisno secara virtual.
Menurut Andi Trisno, sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, saya melihat Rakor kali ini istimewa, karena biasanya, dalam Rakor tingkat provinsi itu hanya membicarakan hal-hal terkait operasional pelaksanaan tugas reforma agraria.
“Tapi kali ini saya pikir sangat istimewa, karena tidak hanya membahas pelaksanaan secara operasional, tapi lebih mendalam. Ada kajian-kajian tertentu yang membahas tentang kebijakan reforma agraria secara menyeluruh,” terang Andi.
Ia menjelaskan, ketika kita melakukan kegiatan ini, tentunya kita harus memiliki konsep secara menyeluruh. Bagaimana memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria itu bisa kita pastikan tujuan akhir ini atau langsung mewujudkan kemakmuran.
“Oleh karena itu, dalam tataran konseptual dan operasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengusung konsep yang kita sebut dengan sistem penataan agraria yang berkelanjutan,” ujarnya.
Andi menambahkan, semua kegiatan pengelolaan agraria seharusnya didasari oleh basis data, baik tekstual maupun parsial terkait dengan ruang, terkait dengan pertanahan, terkait dengan sosial ekonomi, terkait dengan masyarakat atau penduduk.
“Semua data terkait itu kemudian kita pakai untuk membangun dan mengatur agraria secara baik, untuk memastikan bahwa kemakmuran masyarakat bisa kita capai,” ungkap Andi Trisno. (TIM KOMUNIKASI PUBLIK / DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)
Plt. Bupati Bogor Hadiri Rakor Terintegrasi Gugus Tugas Reforma Agraria Jabar
03-08-2022
18
CIBINONG-Plt. Bupati Bogor menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terintegrasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat (Jabar) secara hybrid, di ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Kamis (21/6). Hadir pada Rakor tersebut Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Trisno, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jabar, Mohammad Taufiq Budi Santoso.
Rakor tersebut diantaranya membahas refleksi lima tahun kegiatan reforma agraria secara nasional, termasuk di dalamnya pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Trisno secara virtual.
Menurut Andi Trisno, sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, saya melihat Rakor kali ini istimewa, karena biasanya, dalam Rakor tingkat provinsi itu hanya membicarakan hal-hal terkait operasional pelaksanaan tugas reforma agraria.
“Tapi kali ini saya pikir sangat istimewa, karena tidak hanya membahas pelaksanaan secara operasional, tapi lebih mendalam. Ada kajian-kajian tertentu yang membahas tentang kebijakan reforma agraria secara menyeluruh,” terang Andi.
Ia menjelaskan, ketika kita melakukan kegiatan ini, tentunya kita harus memiliki konsep secara menyeluruh. Bagaimana memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria itu bisa kita pastikan tujuan akhir ini atau langsung mewujudkan kemakmuran.
“Oleh karena itu, dalam tataran konseptual dan operasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengusung konsep yang kita sebut dengan sistem penataan agraria yang berkelanjutan,” ujarnya.
Andi menambahkan, semua kegiatan pengelolaan agraria seharusnya didasari oleh basis data, baik tekstual maupun parsial terkait dengan ruang, terkait dengan pertanahan, terkait dengan sosial ekonomi, terkait dengan masyarakat atau penduduk.
“Semua data terkait itu kemudian kita pakai untuk membangun dan mengatur agraria secara baik, untuk memastikan bahwa kemakmuran masyarakat bisa kita capai,” ungkap Andi Trisno. (TIM KOMUNIKASI PUBLIK / DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)