CIBINONG-Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu hari ini melantik sebanyak 67 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Pada kesempatan tersebut ia mengungkapkan, evaluasi kinerja akan terus dilakukan untuk memastikan tugas dan fungsi pemerintahan berjalan dengan baik.   Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas dilaksanakan di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Jumat (31/5). Hadir perwakilan Forkopimda Kabupaten Bogor beserta jajaran Pemkab Bogor.   Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menegaskan, dalam pemerintahan yang dinamis, promosi, mutasi, dan rotasi merupakan suatu hal yang biasa yang dilaksanakan sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan maupun dalam rangka pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN).   “Kinerja organisasi dilihat dari sejauh mana capaian program dan kegiatan, dan itu dapat diukur melalui realisasi anggaran. Saya harap dengan pelantikan hari ini ada perubahan signifikan dalam realisasi anggaran dan peningkatan capaian program kegiatan tersebut,” tandas Asmawa.   Asmawa juga mengatakan, dirinya juga sedang melakukan evaluasi terhadap semua level jabatan, termasuk kepala dinas. Salah satu ukurannya adalah kinerja, jangan sampai kita membiarkan serapan anggaran berjalan lambat. Ia meminta agar hilangkan ego sektoral, tingkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi, karena dalam sistem pemerintahan tidak ada superman melainkan super team.   “Saya minta yang hari ini dilantik untuk segera menyesuaikan di posisi yang baru, pahami tugas masing-masing dan langsung bekerja efektif agar tata kelola pemerintahan, pembangunan pemberdayaan dan pelayanan terhadap masyarakat berjalan lancar,” kata Asmawa.   Asmawa juga mengingatkan, menjelang Pilkada serentak 2024, seluruh ASN agar senantiasa menjaga netralitas dengan tidak berpihak kepada pengaruh atau kepentingan manapun atau siapapun. Pegang teguh fungsi aparatur sipil negara sebagai perekat dan pemersatu bangsa.   “Integritas ASN diukur melalui perilaku yang selaras dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta norma dan etika organisasi pemerintahan. Sehingga tata kelola pemerintahan semakin baik, marwah pemerintahan di mata masyarakat terjaga, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah juga meningkat,” ungkap Asmawa Tosepu.