BABAKAN MADANG-Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu berpesan kepada 200 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, adil, dan netral dalam mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Bogor. Hal ini ia ungkapkan pada pelantikan dan tugas orientasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, di Hotel Lorin Sentul Babakan Madang, Kamis (16/5). Turut hadir pada kegiatan tersebut, perwakilan Polres Bogor, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan KPU Kabupaten Bogor. Untuk diketahui, sebanyak 200 personil PPK yang tersebar di 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor merupakan tahapan dari Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, hal ini sesuai dengan amanat undang-undang. Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menjelaskan, PPK menjadi ujung tombak suksesi pelaksanaan Pilkada atau pesta demokrasi di wilayah kecamatan masing-masing, untuk mendorong terciptanya suksesi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bogor. “Saya berpesan agar PPK melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, adil dan netral dalam mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Bogor. Juga harus aktif berkolaborasi dan bersinerg baik yang sifatnya hirarki ke KPU, kemudian dengan Panwas Kecamatan dan Forkopimcam,” kata Asmawa. Asmawa menegaskan, pasca dilantik PPK harus segera melaksanakan tugas, salah satunya melakukan sosialisasi berkaitan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bogor kepada masyarakat. Hal ini untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bogor. “Saya juga berpesan kepada personil PPK untuk lebih hati-hati, lebih cermat, lebih teliti dan tertib dalam rangka penata usaha atau administrasi keuangan, karena jangan sampai menjadi bermasalah di kemudian hari,” tegas Asmawa. Pada kesempatan yang sama Asmawa Tosepu juga mengingatkan kepada seluruh ASN, pimpinan perangkat daerah, camat bersama jajarannya, kepala desa dan lurah, untuk memposisikan diri pada posisi netral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada Pilkada mendatang. “Saya sudah sampaikan kepada Bawaslu jika ditemukan ada penyelenggara negara, terutama dari Pemerintah Kabupaten Bogor ini yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan politik praktis, dan didukung dengan bukti yang kuat, maka jangan segan menegakkan aturan,” tandas Asmawa. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, Muhammad Adi Kurnia menjelaskan, sebagai penyelenggara Pemilu tantangan kita sangatlah besar, dimana pada tanggal 27 November mendatang kita akan melaksanakan Pilkada di Kabupaten Bogor. “PPK adalah kepanjangan tangan KPU di tingkat kecamatan, Itegritas dan komitmen kuat PPK sangat menentukan suksesnya pesta demokrasi yang akan kita laksanakan nanti, maka saya minta teman-teman PPK untuk berkomitmen mensukseskan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bogor,” jelas Muhammad Adi. Ia menambahkan, Kabupaten Bogor memiliki daftar pemilih tetap (DPT) terbesar di Indonesia dan kemungkinan bisa bertambah pada Pilkada mendatang, ini tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Tahapan Pilkada sudah mulai berjalan, kita harus berlari dan bangun sinergi dengan Forkopimcam dan stakeholder terkait di wilayah masing-masing. “Mari kita mengulang kesuksesan Pemilu presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif pada Pilkada di Kabupaten Bogor yang akan datang,” ungkap Muhammad Adi Kurnia.