Cibinong, Kompim – Rudy Susmanto, Bupati Bogor, memimpin rapat Penyelarasan Materi Rancangan Perubahan APBD TA 2026 dan Rancangan APBD TA 2027, yang berlangsung di Pendopo Bupati Bogor, Minggu (13/9/2026). Rapat ini digelar untuk menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan seluruh Perangkat Daerah sebelum memasuki tahap pembahasan bersama DPRD Kabupaten Bogor.
Dalam pengarahannya, Rudy menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Bogor sangat bergantung pada sinergi seluruh jajaran Pemkab dan sekitar 44.000 ASN, khususnya para Kepala Perangkat Daerah sebagai penggerak utama organisasi. Tanpa semangat dan tujuan yang sama, pergerakan masing-masing pihak berisiko menghambat akselerasi pembangunan daerah.
Menghadapi sisa tiga bulan Tahun Anggaran 2026, Rudy menginstruksikan beberapa poin strategis kepada seluruh jajaran. Perangkat daerah diminta untuk tetap fokus pada alur penganggaran yang berlaku, tidak terpengaruh oleh pembentukan opini publik di media sosial, serta berani mengambil keputusan strategis demi kesejahteraan masyarakat.
Seluruh Perangkat Daerah diinstruksikan segera mengesksekusi program-program pada APBD Murni TA 2026 melalui mekanisme lelang maupun prosedur resmi lainnya. Penuntasan Detail Engineering Design (DED) yang masih dalam reviu juga menjadi prioritas agar program strategis dapat terealisasi tepat waktu.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta menginventarisasi ulang seluruh program belanja dengan menyesuaikan kemampuan kapasitas keuangan daerah serta tidak menambah belanja yang tidak diperlukan.
Perangkat Daerah juga diminta melakukan plotting program pembangunan di 40 kecamatan. Proyek revitalisasi, pembangunan, maupun perbaikan infrastruktur jalan harus terdistribusi secara adil agar manfaat APBD dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pelaksanaan program TA 2026 ditargetkan menjadi fondasi untuk mengembalikan tata kelola perekonomian daerah yang lebih sehat pada TA 2027 melalui optimasi potensi pendapatan daerah.
Rudy pun berharap seluruh jajaran bekerja dengan penuh keberanian, tanggung jawab, dan berpegang teguh pada regulasi demi mengawal pelaksanaan anggaran dan kemajuan Kabupaten Bogor.
“Apabila semangat dan tujuan seluruh jajaran tidak berjalan bersama, maka masing-masing pihak dapat memiliki opini dan arah sendiri yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pembangunan,” tegasnya. (nps– ed.swa).
