Cibinong – Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Tingkat Kabupaten Bogor, yang berlangsung di Gedung Serbaguna 1 Setda pada Rabu (17/12/25). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan laporan akhir TP3S serta sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan di perangkat daerah.
Mewakili Bupati Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesra Zaenal Ashari menekankan pentingnya penanganan stunting sebagai fondasi kesehatan bangsa, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia.
“Semangat ini sejalan dengan visi Bupati Bogor, Rudy Susmanto, di mana penurunan angka stunting menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Bogor. Hal ini dapat diwujudkan melalui sinergi lintas sektor dan pendekatan berbasis desa dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Rapat koordinasi TP3S ini juga menjadi momentum untuk memastikan seluruh kebijakan dan program penanganan stunting berjalan selaras dan efektif. Zaenal Ashari menyoroti capaian Kabupaten Bogor dalam penurunan stunting, yang berhasil menurunkan prevalensi dari 34,96% pada 2019 menjadi 18,9% pada 2024, serta meraih penghargaan Kabupaten/Kota Akseleratif Progresif Penurunan Stunting 2019–2024 tingkat Jawa Barat.
Beberapa langkah percepatan penurunan stunting yang ditekankan antara lain, Konvergensi program intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terintegrasi, terutama program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Lalu Penerapan penanganan stunting secara by name by address agar intervensi tepat sasaran, Peningkatan kapasitas petugas lapangan dan tim pelaksana melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dan Koordinasi lintas sektor dan pengawasan rutin untuk memastikan capaian target serta pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB, Sussy Rahayu Agustiani, menjelaskan rapat ini bertujuan menyusun laporan akhir TPPS yang komprehensif, berbasis data, serta merekomendasikan program tahun berikutnya yang jelas dan terukur, sekaligus meningkatkan efektivitas intervensi stunting di tingkat desa dan kelurahan keluarga sasaran.
"Kita harus menyatukan komitmen bersama, sinkronisasi program, dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, agar percepatan penurunan stunting dapat tercapai secara terintegrasi," tuturnya.
Prinsip kolaborasi lintas sektor yaitu Satu Data, Satu Perencanaan, Satu Aksi, sehingga semua perangkat daerah menggunakan data yang sama sebagai dasar intervensi, guna memperkuat langkah bersama menuju zero new stunting di Kabupaten Bogor. Kegiatan ini didanai melalui Dana Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) Non-Fisik Tahun 2025.