Cibinong, Kompim - Rudy Susmanto, Bupati Bogor, memimpin Rapat Penyelarasan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Perubahan APBD TA 2026 di Pendopo Bupati, Senin (26/10/2026). Rapat yang dihadiri Ade Ruhandi, Wakil Bupati, Ajat Rochmat Janika berserta perangkat daerah, membahas penyesuaian anggaran akibat koreksi pendapatan, sekaligus mengevaluasi program agar pelaksanaan APBD tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah.
Dalam arahannya, Rudy menjelaskan bahwa hasil evaluasi Gubernur berdampak pada penurunan pendapatan daerah sekitar Rp85,2 miliar. Penyesuaian tersebut terutama berasal dari berkurangnya pendapatan opsen pajak serta bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi ketidakpastian waktu penyaluran sisa kurang bayar dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan camat bergerak cepat untuk memetakan kondisi program di masing-masing unit kerja. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menentukan prioritas secara terukur dan menghindari risiko ketidakseimbangan keuangan pada akhir tahun.
“Kuncinya apa hari ini? Kita gak bisa milah program satu persatu. Hari ini saya butuh bantuan dari seluruh pimpinan OPD, dari seluruh para camat. Ini ibarat kita naik mobil, segera tarik rem darurat dulu,” ujar Rudy dalam arahannya.
Rudy menekankan bahwa evaluasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan kegiatan dalam sisa waktu tahun anggaran, bukan semata-mata berdasarkan rencana yang telah disusun. Program yang belum berjalan atau berpotensi tidak selesai perlu dikaji kembali, termasuk kemungkinan penjadwalan ulang, agar anggaran dapat dikelola secara lebih realistis dan akuntabel.
“Kalau ini dipaksakan terus berlanjut, yang terjadi apa? Gagal bayar di tanggal 31 Desember,” tegasnya.
Rudy menegaskan evaluasi anggaran tidak otomatis membatalkan seluruh program yang sudah dirancang. Setiap perangkat daerah diminta memaparkan kondisi riil kegiatan sebagai dasar pertimbangan. Rudy juga memastikan tidak ada pemangkasan TPP ASN, di mana penyesuaian program murni dilakukan untuk menjaga kestabilan fiskal dan kesinambungan anggaran mendatang.
Sejalan dengan itu, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi meminta agar setiap alokasi anggaran benar-benar menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat.
“Masyarakat itu kan bukan melihat angka, masyarakat itu melihat program yang dijalankan di lapangan sehingga melihat kepada manfaat,” ujar Ade.
Selain mendorong penagihan tunggakan pajak dan optimalisasi pendapatan, Ade menyarankan program yang tertunda dikaji kembali untuk dimasukkan pada tahun anggaran berikutnya.
Paparan kondisi keuangan dari BPKAD pun menjadi pijakan seluruh perangkat daerah dalam menyesuaikan belanja dan mengukur kemampuan fiskal. Rapat koordinasi ini diharapkan memperkuat sinergi eksekutif-legislatif demi menuntaskan APBD Perubahan 2026 secara tepat waktu, sekaligus meletakkan dasar APBD 2027 yang sehat dan berkelanjutan. (ra– ed.swa).
