CIBINONG, Kompim – Ade Ruhandi Wakil Bupati Bogor atau yang akrab disapa Jaro Ade, mewakili Bupati Rudy Susmanto menyampaikan arahan strategis pembangunan daerah yang menjadi pijakan utama dalam penyusunan program lima tahunan, pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bogor tahun 2025, yang berlangsung di Gedung Tegar Beriman pada Kamis, (24/04/2025).
Dalam arahannya, Ade menegaskan bahwa Kabupaten Bogor dianugerahi sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk besar, posisi geografis strategis serta potensi pendapatan daerah yang tinggi. Semua ini merupakan modal dasar sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Namun demikian, kelebihan tersebut tidak akan berarti tanpa pengelolaan cermat dan terukur yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu sejak awal masa jabatan bersama wakil bupati, telah disusun program lima tahunan berorientasi solusi konkret terhadap berbagai permasalahan dan kebutuhan prioritas masyarakat.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan berkualitas; layanan kesehatan menjangkau semua lapisan; infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan dan air bersih merata serta fungsional; juga penanganan masalah sosial secara cepat dan tepat.
Untuk mendorong perekonomian daerah, arah pembangunan ekonomi ditetapkan berbasis keunggulan lokal. Kabupaten Bogor diarahkan menjadi produsen ikan air tawar terbesar di Jawa Barat dengan sentra benih unggul bersertifikat. Selain itu kawasan koperasi aktif menaungi UMKM sebagai rumah besar para wirausahawan.
Produk UMKM harus terintegrasi ke pasar modern sementara wirausaha terus diperbanyak dan diperkuat daya pasarnya agar mampu bersaing lebih luas.
Transformasi digital menjadi fokus utama dalam tata kelola pemerintahan bersama peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelayanan publik didesain mendekati masyarakat agar lebih responsif dan efektif.
Wakil Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penurunan kemiskinan dan pengangguran serta mengurangi ketimpangan antar wilayah sambil menjaga kualitas lingkungan hidup.
Peran Desa/Kelurahan sebagai Garda Terdepan Pelayanan Publik
Desa dan kelurahan ditegaskan sebagai garda terdepan pelayanan publik sekaligus pusat data akurat bagi perumusan kebijakan daerah. Kepala desa maupun lurah wajib bekerja profesional dengan pelayanan cepat serta pelaporan akurat demi efektivitas pemerintahan hingga tingkat akar rumput.
Pelayanan juga harus menjangkau wilayah akses terbatas terutama daerah rawan bencana dimana kemampuan tanggap darurat perlu ditingkatkan. Di wilayah minim lapangan kerja diperlukan stimulus agar masyarakat bisa mandiri berkarya produktif.
Koordinasi Lintas Wilayah untuk Mengatasi Kesenjangan
Kabupaten Bogor berbatasan langsung dengan sebelas kabupaten/kota sehingga menghadapi tantangan kesenjangan layanan terutama di wilayah perbatasan yang harus segera diatasi melalui koordinasi lintas sektor lebih kuat demi pemerataan pembangunan berkeadilan.
Arah kebijakan pembangunan selaras penuh dengan program pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Barat guna mendukung visi “Asta Cita” serta “Selapan Lengkah” Jawa Barat secara optimal.
Pesan Kebhinekaan dalam Membangun Kabupaten Bogor
Bupati Rudy Susmanto melalui Wakilnya mengingatkan bahwa membangun Kabupaten Bogor bukan tugas satu orang atau golongan saja melainkan harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh elemen bangsa berdasarkan semangat kebhinekaan penuh cinta kepada tanah air ini dari hati jiwa pikiran hingga perasaan terdalam masing-masing warga kabupaten ini.
“Mulai hari ini kita samakan frekuensi gagasan tanpa ruang untuk ego sektoral ketika bicara kepentingan rakyat. Mari bersama membangun Kabupate nBogor demi mewujudkan kabupaten istimewa gemilang,” tegas Jaro Ade dalam pidatonya.
Pada kesempatan yag sama, Sekretaris Daerah Ajat Rohmat Jatnika menjelaskan tentang RPJMD 2025-2030 dan RKPD 2026 di Kabupaten Bogor. Ajat juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan regional dalam pengelolaan ekosistem Kabupaten Bogor, yang merupakan bagian penting dari Jabodetabek.
Ia menjelaskan kondisi demografis, dengan mayoritas penduduk adalah anak muda, namun sebagian besar pegawai negeri sipil adalah orang tua, menciptakan tantangan dalam penyelarasan kebutuhan masyarakat. Analisis kondisi ekonomi menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bogor memiliki pertumbuhan PDRB yang baik dan tingkat kemiskinan rendah, tingkat pengangguran dan IPM masih menjadi masalah.
Ajat menambahkan pentingnya infrastruktur dan program-program prioritas yang diusulkan berdasarkan masukan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses jalan. Selain itu, ada penekanan pada digitalisasi dan pengelolaan data yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, dalam mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pungkas Ajat. (swa).