CIBINONG-Bupati Bogor, Ade Yasin hari ini, Rabu (8/9/2021) menerima aspirasi perwakilan warga Puncak yakni Puncak Ngahiji terkait evaluasi penerapan sistem ganjil genap untuk kendaraan yang akan masuk ke wilayah Puncak. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Budi Setiyadi, turut hadir untuk mendengar secara langsung aspirasi warga. Hadir pula pada audiensi tersebut, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Kapolres Bogor, AKBP Harun dan Dandim 0621 Letkol Inf. Sukur Hermanto, di Aula Pendopo Bupati Bogor.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengungkapkan, hari ini kami menerima aspirasi dari masyarakat yang tinggal di wilayah Puncak, yakni berbagai organisasi yang tergabung dalam Puncak Ngahiji. Aspirasi warga Puncak ini direspon oleh Pak Dirjen untuk berdiskusi masalah penerapan ganjil genap. Jadi pemerintah pusat juga mau memulainya dengan mendengar dari bawah untuk kemudian diputuskan apa regulasi yang tepat.
“Saya minta juga kepada Dirjen Perhubungan Darat untuk mengkaji ini secara komprehensif. Jangan sampai berganti aturan tapi tidak berdampak apa-apa. Jadi harus punya dampak yang signifikan. Kita juga harus memikirkan masyarakat di Puncak, karena di sana kan ada potensi ekonomi, pariwisata dan lain sebagainya, sehingga aturan tersebut nantinya bisa berjalan bersamaan dengan kepentingan masyarakat Puncak,” ungkap Ade.
Nanti pun, lanjut Ade, untuk tahapan penyusunan aturan, perwakilan dari warga akan dilibatkan untuk sama-sama membahas, karena sistem buka tutup yang sebelumnya diberlakukan untuk wilayah Puncak sudah tidak efektif lagi untuk menanggulangi kemacetan. Jadi akan ada pengganti aturan yang masih dalam proses kajian.
“Kita ingin nantinya, masyarakat dari luar Puncak tetap bisa berwisata dengan nyaman, warga Puncak tidak terganggu, lalu lintas lancar. Jadi hari ini kita mengajak masyarakat untuk bicara juga, jangan sampai kita membuat kebijakan tapi tidak mengajak masyarakat untuk berbicara,” tandas Ade.
Senada dengan Bupati Ade Yasin, Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi menjelaskan, kita bertemu hari ini untuk menampung aspirasi dari masyarakat Puncak yang tergabung dalam Puncak Ngahiji, yakni terkait evaluasi penerapan ganjil genap yang sedang diuji coba oleh Polres Bogor. Minggu kemarin adalah uji coba yang pertama, berikutnya adalah di minggu depan.
“Kita sedang menyiapkan regulasi sebagaimana arahan Menteri Perhubungan. Pak Menteri meminta saya untuk segera berkoordinasi dengan Forkopimda, terutama Bupati Bogor, dan juga menampung aspirasi masyarakat, supaya rancangan peraturan menteri yang sedang kita rumuskan nantinya bisa komprehensif,” jelas Budi.
Budi menerangkan, mudah-mudahan dengan adanya masukan dari perwakilan masyarakat yakni Puncak Ngahiji akan menyempurnakan regulasi yang sedang kita siapkan. Perwakilan masyarakat juga akan kita undang ke Jakarta untuk merumuskan regulasi yang akan kita keluarkan.
Selanjutnya, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, sebelumnya ada instruksi langsung dari presiden untuk melakukan segala upaya agar Puncak tidak macet. Untuk itu, saya setuju kita harus mendengar langsung dari masyarakat untuk menyempurnakan kebijakan yang akan dibuat.
“Kita menerima aspirasi warga hari ini, dan yang saya garis bawahi bahwa efek negatif bagi warga Puncak harus diminimalisir. Kami ingin kebijakan apapun nantinya yang akan diberlakukan, warga Puncak tidak terganggu, sebaliknya harus mendapatkan manfaat yang lebih,” kata Iwan.
Iwan menambahkan, kami sangat peduli terhadap masyarakat Kabupaten Bogor pada umumnya, khususnya masyarakat Puncak. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini dapat mengakomodir aspirasi warga yang nantinya bisa menyempurnakan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Kapolres Bogor, AKBP Harun memaparkan, kebijakan ganjil genap ini adalah wujud kecintaan kami kepada warga Puncak, jangan sampai Puncak yang sudah bagus, hanya karena berita yang viral sebelumnya, orang jadi malas berkunjung ke Puncak, karena kondisi kemacetan yang parah.
“Upaya yang kita lakukan dengan ganjil genap ini, tak lain untuk mengangkat lagi citra dari Puncak. Kita ingin orang pergi ke Puncak itu lancar, aman dan nyaman, dengan begitu warga Puncak bisa mendapatkan manfaatnya. Hari ini kita bersama-sama mencari solusi sehingga Puncak menjadi tujuan wisata yang lancar, aman dan nyaman,” harapnya.
Kapolres Bogor pun mengungkapan terima kasih atas aspirasi yang sudah disampaikan perwakilan warga Puncak. Sehingga bisa menjadi masukan pemerintah pusat dalam membuat aturan yang paling pas untuk kondisi di puncak.
Menerima Aspirasi Warga, Ade Yasin Minta Pusat Kaji Aturan Secara Komprehensif Untuk Puncak
09-09-2021
6
CIBINONG-Bupati Bogor, Ade Yasin hari ini, Rabu (8/9/2021) menerima aspirasi perwakilan warga Puncak yakni Puncak Ngahiji terkait evaluasi penerapan sistem ganjil genap untuk kendaraan yang akan masuk ke wilayah Puncak. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Budi Setiyadi, turut hadir untuk mendengar secara langsung aspirasi warga. Hadir pula pada audiensi tersebut, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Kapolres Bogor, AKBP Harun dan Dandim 0621 Letkol Inf. Sukur Hermanto, di Aula Pendopo Bupati Bogor.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengungkapkan, hari ini kami menerima aspirasi dari masyarakat yang tinggal di wilayah Puncak, yakni berbagai organisasi yang tergabung dalam Puncak Ngahiji. Aspirasi warga Puncak ini direspon oleh Pak Dirjen untuk berdiskusi masalah penerapan ganjil genap. Jadi pemerintah pusat juga mau memulainya dengan mendengar dari bawah untuk kemudian diputuskan apa regulasi yang tepat.
“Saya minta juga kepada Dirjen Perhubungan Darat untuk mengkaji ini secara komprehensif. Jangan sampai berganti aturan tapi tidak berdampak apa-apa. Jadi harus punya dampak yang signifikan. Kita juga harus memikirkan masyarakat di Puncak, karena di sana kan ada potensi ekonomi, pariwisata dan lain sebagainya, sehingga aturan tersebut nantinya bisa berjalan bersamaan dengan kepentingan masyarakat Puncak,” ungkap Ade.
Nanti pun, lanjut Ade, untuk tahapan penyusunan aturan, perwakilan dari warga akan dilibatkan untuk sama-sama membahas, karena sistem buka tutup yang sebelumnya diberlakukan untuk wilayah Puncak sudah tidak efektif lagi untuk menanggulangi kemacetan. Jadi akan ada pengganti aturan yang masih dalam proses kajian.
“Kita ingin nantinya, masyarakat dari luar Puncak tetap bisa berwisata dengan nyaman, warga Puncak tidak terganggu, lalu lintas lancar. Jadi hari ini kita mengajak masyarakat untuk bicara juga, jangan sampai kita membuat kebijakan tapi tidak mengajak masyarakat untuk berbicara,” tandas Ade.
Senada dengan Bupati Ade Yasin, Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi menjelaskan, kita bertemu hari ini untuk menampung aspirasi dari masyarakat Puncak yang tergabung dalam Puncak Ngahiji, yakni terkait evaluasi penerapan ganjil genap yang sedang diuji coba oleh Polres Bogor. Minggu kemarin adalah uji coba yang pertama, berikutnya adalah di minggu depan.
“Kita sedang menyiapkan regulasi sebagaimana arahan Menteri Perhubungan. Pak Menteri meminta saya untuk segera berkoordinasi dengan Forkopimda, terutama Bupati Bogor, dan juga menampung aspirasi masyarakat, supaya rancangan peraturan menteri yang sedang kita rumuskan nantinya bisa komprehensif,” jelas Budi.
Budi menerangkan, mudah-mudahan dengan adanya masukan dari perwakilan masyarakat yakni Puncak Ngahiji akan menyempurnakan regulasi yang sedang kita siapkan. Perwakilan masyarakat juga akan kita undang ke Jakarta untuk merumuskan regulasi yang akan kita keluarkan.
Selanjutnya, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, sebelumnya ada instruksi langsung dari presiden untuk melakukan segala upaya agar Puncak tidak macet. Untuk itu, saya setuju kita harus mendengar langsung dari masyarakat untuk menyempurnakan kebijakan yang akan dibuat.
“Kita menerima aspirasi warga hari ini, dan yang saya garis bawahi bahwa efek negatif bagi warga Puncak harus diminimalisir. Kami ingin kebijakan apapun nantinya yang akan diberlakukan, warga Puncak tidak terganggu, sebaliknya harus mendapatkan manfaat yang lebih,” kata Iwan.
Iwan menambahkan, kami sangat peduli terhadap masyarakat Kabupaten Bogor pada umumnya, khususnya masyarakat Puncak. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini dapat mengakomodir aspirasi warga yang nantinya bisa menyempurnakan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Kapolres Bogor, AKBP Harun memaparkan, kebijakan ganjil genap ini adalah wujud kecintaan kami kepada warga Puncak, jangan sampai Puncak yang sudah bagus, hanya karena berita yang viral sebelumnya, orang jadi malas berkunjung ke Puncak, karena kondisi kemacetan yang parah.
“Upaya yang kita lakukan dengan ganjil genap ini, tak lain untuk mengangkat lagi citra dari Puncak. Kita ingin orang pergi ke Puncak itu lancar, aman dan nyaman, dengan begitu warga Puncak bisa mendapatkan manfaatnya. Hari ini kita bersama-sama mencari solusi sehingga Puncak menjadi tujuan wisata yang lancar, aman dan nyaman,” harapnya.
Kapolres Bogor pun mengungkapan terima kasih atas aspirasi yang sudah disampaikan perwakilan warga Puncak. Sehingga bisa menjadi masukan pemerintah pusat dalam membuat aturan yang paling pas untuk kondisi di puncak.