Cibinong, Kompim – Ajat Rochmat Jatnika, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, mengapresiasi langkah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat yang ikut mengawal transparansi anggaran desa di wilayahnya. Dukungan tersebut disampaikan Ajat dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Gedung Serba Guna I Setda Bogor, Selasa (23/6/2026).
Workshop ini mengusung tema "Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa", menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Ajat juga menyampaikan bahwa upaya memperbaiki tata kelola keuangan desa secara bertahap telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tingkat pemahaman dan kepatuhan pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa terus membaik. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kepatuhan pembayaran pajak atas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2025 yang mencapai enam puluh delapan miliar lebih.
Tidak hanya itu, Kabupaten Bogor juga menorehkan beberapa prestasi sepanjang tahun 2025 lalu. Di antaranya, penghargaan dari LKPP tahun 2025 kepada Desa Ciomas Rahayu sebagai Desa Matang Pengadaan 2025, serta penghargaan dari Kementerian Keuangan kepada DPMD Kabupaten Bogor atas kecepatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahun 2025.
“Prestasi-prestasi ini harus menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya untuk terus berinovasi dan tertib administrasi,” ucap Ajat.
Di hadapan peserta, Ajat pun membagikan formula dalam bekerja, yaitu harus benar, baik, dan indah. “Pesan harus disampaikan secara indah. Benar saja belum tentu bisa diterima jika disampaikan dengan cara yang tidak baik. Akan jauh lebih menyenangkan jika kebenaran itu bisa disampaikan dengan cara yang indah,” tuturnya.
Terkait potensi desa, Ajat memaparkan data mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saat ini, Kabupaten Bogor memiliki 262 BUMDes yang aktif. Namun, masih ada 154 BUMDes yang terdata tidak aktif. Ia berharap BUMDes yang tidak aktif ini dapat segera dibenahi dan diaktifkan kembali.
“Bapak Bupati mengharapkan kegiatan ini diikuti dengan cukup serius. Semoga perbaikan di tingkat desa akan memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten. Kalau diibaratkan bermain puzzle, jika desanya baik dan kelurahannya baik, maka semakin ke atas akan semakin baik. Dampaknya nanti mengarah ke tata kelola pemerintahan yang lebih luas. Jadi, kita membangun dari desa untuk Indonesia, dari Kabupaten Bogor untuk Indonesia,” pungkasnya. (nps – ed.swa)
