Bandung, Kompim – Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada hari Senin, (26/05/2025), bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung. LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto, serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara.
Eydu, menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini profesional mengenai kewajaran informasi yang disajikan. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, meskipun jika ditemukan, hal tersebut akan dicantumkan dalam laporan, terutama jika berdampak pada potensi kerugian negara.
Sebelumnya, Pemkab Bogor telah memperoleh Opini WTP selama enam tahun berturut-turut hingga tahun 2020. Namun, dalam tiga tahun berikutnya (2021–2023), Pemkab Bogor hanya mampu meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kini, di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Jaro Ade, Pemkab Bogor berhasil kembali meraih Opini WTP dari BPK RI.
Dalam momentum tersebut, Rudy turut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian Opini WTP. Ia menyoroti peran penting jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), DPRD Kabupaten Bogor, serta elemen masyarakat yang dinilainya telah menunjukkan komitmen, sinergi, dan kerja keras dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.
“Setelah terakhir tahun 2020 kita memperoleh opini WTP, kemudian sempat mendapatkan WDP secara berturut-turut, alhamdulillah hari ini kita kembali meraih WTP. Ini membuktikan semangat dan keseriusan kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme,” ucap Rudy.
Pencapaian opini WTP tersebut disebut dinilai Rudy sebagai momentum kebangkitan bagi seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Bogor. Kembalinya predikat tertinggi dari BPK ini dinilai menjadi dorongan moral bagi jajaran pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan semangat pengabdian yang lebih ikhlas dan sepenuh hati.
Adapun dalam hal ini, masih terdapat sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti. Pemkab Bogor menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan seluruh temuan tersebut dalam waktu 60 hari sebagaimana diamanatkan.
Terkait langkah ke depan dalam mempertahankan opini WTP, Rudy menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antarperangkat daerah, sinergi kelembagaan, dan konsistensi dalam pelaksanaan program-program pembangunan serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Tak lupa, ia menegaskan komitmen Pemkab Bogor untuk terus menjunjung tinggi prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendorong tercapainya visi misi pembangunan menuju Bogor yang lebih maju dan sejahtera.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, turut menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian ini. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi,” ujar Sastra dengan bangga.
Menurutnya, opini WTP mencerminkan hasil nyata dari kerja sama dan tekad bersama dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi dorongan semangat untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh Kabupaten Bogor.
Pencapaian tersebut dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Selain itu, hal ini juga menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus meningkatkan integritas serta kualitas pengelolaan anggaran demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (nps – ed.swa).