Cibinong, Kompim – Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menerima kunjungan studi lapangan dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 36 dan 37 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Daerah Khusus Jakarta. di Gedung Serbaguna 1, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, pada Senin (30/6/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian integral dari pelatihan PKP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan memberikan pengalaman langsung dalam memahami permasalahan nyata di masyarakat, serta merumuskan solusi kebijakan yang aplikatif dalam pelayanan publik.
Kepala BPSDM Provinsi DKJ, Maria Qibtya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa studi lapangan ini merupakan rangkaian penting dalam pelatihan yang sebelumnya telah diawali dengan pembelajaran e-learning. Kegiatan hari ini dilaksanakan secara klasikal, dimana peserta hadir langsung ke lokasi untuk menggali data dan informasi di unit kerja yang menjadi lokus kunjungan.
“Melalui studi lapangan ini, para peserta diharapkan mampu mengasah keterampilan analitis, adaptasi kebijakan, dan pengambilan keputusan berbasis bukti lapangan,” ujar Maria.
Ia menambahkan bahwa pada akhir kegiatan ini, peserta juga ditargetkan dapat mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan melayani, serta merumuskan dan merekomendasikan solusi kreatif dan alternatif kebijakan bagi instansi pemerintah yang dikunjungi, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
Lebih lanjut, Maria menjelaskan bahwa peserta akan melakukan observasi langsung empat perangkat daerah yang menjadi lokus studi, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada rombongan peserta PKP. Ia menyebut Kabupaten Bogor sebagai "laboratorium peningkatan kapasitas diri" yang ideal untuk dijadikan tempat belajar lapangan.
Ajat menjelaskan bahwa posisi Kabupaten Bogor sangat strategis dalam konteks kawasan aglomerasi Jabodetabek. “Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah lima kali lebih besar dari DKI Jakarta, mencakup 435 desa, 40 kecamatan, dan populasi sekitar 5,8 juta jiwa. Bahkan 50% wilayah Jabodetabek berada di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa karena Kabupaten Bogor berada di wilayah hulu, maka kebijakan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang dilakukan di Bogor sangat berdampak pada wilayah hilir seperti Daerah Khusus Jakarta. Oleh karena itu, Ajat menyoroti pentingnya sinergi dan integrasi kebijakan antarwilayah.
“Kalau kita tidak memperhatikan Kabupaten Bogor, maka degradasi lingkungan yang terjadi akan berdampak langsung ke DKI. Air tidak mengenal batas administratif. Kita perlu memperluas cara pandang bahwa kita ini saling terhubung,” jelasnya.
Ajat juga mengingatkan agar studi lapangan ini tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi secara serius. Ia mengajak seluruh peserta untuk membangun jejaring yang kuat karena kecerdasan semata tidak cukup jika tidak diiringi dengan kolaborasi.
“Mimpi Bupati Bogor sangat besar. Maka, teman-teman juga harus memiliki semangat yang sama. Gunakan momentum ini dengan sungguh-sungguh, jangan hanya sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Studi ini adalah kesempatan emas,” tutup Ajat. (nps – ed.swa).