Cibinong, Kompim – Rudy Susmanto, Bupati Bogor, terus mengupayakan peningkatan kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Bogor yang kini telah mencapai lebih dari 50 persen. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terkait rencana pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari-Salabenda, Jalan Tambang, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Kabupaten Bogor, yang berlangsung di Pendopo Bupati, Rabu (5/8/2026).
Rudy menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari-Salabenda yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ditargetkan beroperasi pada 2028. Pemkab Bogor berkomitmen mengawal seluruh tahapan yang menjadi kewenangan daerah, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan teknis di lapangan.
Ia optimistis kehadiran jalan tol tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan investasi di Kabupaten Bogor. Menurutnya, apabila pembangunan dapat diselesaikan pada akhir 2027 atau awal 2028, konektivitas melalui flyover tol yang terhubung dengan Jalan Tegar Beriman, Bojong Gede, hingga Salabenda akan mendorong perkembangan kawasan Parung, Ciseeng, dan Rancabungur secara signifikan.
Lebih lanjut, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Rudy menilai pemerintah daerah harus lebih kreatif dan produktif dalam mengoptimalkan potensi daerah. Untuk itu, ia menargetkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) segera diaktifkan guna mempercepat penyelesaian berbagai proses di lapangan.
"Target kita 2028-2029 adalah mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap maksimal. Dampak pembangunan infrastruktur ini mungkin belum langsung terlihat pada 2027, tetapi pada tahun-tahun berikutnya akan meningkatkan penerimaan daerah dari BPHTB, PBB, retribusi, hingga pajak daerah lainnya,"jelasnya.
Tidak sampai di sana, Pemerintah Kabupaten Bogor juga tengah menyiapkan rencana pembangunan jalan khusus angkutan barang dan tambang. Saat ini, kajian teknis dan kelayakan proyek tersebut masih terus dimatangkan.
Dalam kesempatan yang sama, Jusuf Hamka selaku mitra swasta mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa jalan tol merupakan aset negara, sementara pihaknya hanya memegang hak konsesi pengelolaan. Terkait usulan pembangunan jalan tol tambang, pihaknya akan meminta jajaran direksi untuk melakukan kajian teknis dan analisis kelayakan investasi sebelum proyek tersebut direalisasikan.
Menurut Jusuf Hamka, investasi pembangunan jalan tol tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis. Selama proyek dinilai layak secara investasi, konsorsium siap mendukung pelaksanaannya.
"Bagi kami, membangun jalan merupakan amal jariyah. Meskipun suatu saat kami sudah tidak terlibat, manfaat jalan tersebut akan terus dirasakan masyarakat dan pahalanya akan terus mengalir," ungkapnya. (nps– ed.swa)
