Cibinong, Kompim – Rudy Susmanto, Bupati Bogor, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tetap berkomitmen memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meskipun tengah menghadapi tantangan fiskal akibat penurunan dana transfer pusat dan provinsi sejak 2026. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor terkait persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 serta penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2027 di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (17/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Rudy juga menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2027 adalah "Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dalam Rangka Penurunan Ketimpangan Wilayah, Kemiskinan, dan Pengangguran." Tema tersebut menjadi arah pembangunan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Bogor resmi mengusulkan rancangan postur anggaran daerah terbarunya. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak menampik adanya tantangan fiskal berupa proyeksi defisit akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mulai dirasakan sejak tahun 2026.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Di sektor kesehatan, program Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai cakupan total pada 2026 dipastikan tetap berlanjut pada 2027. Sementara di bidang pendidikan, pemerintah menargetkan perbaikan bertahap terhadap ribuan ruang kelas yang mengalami kerusakan.
Komitmen pembangunan juga tetap berjalan di sektor infrastruktur. Pemkab Bogor terus memprioritaskan sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang, pelebaran Jalan Laladon, pembangunan Underpass Simpang PDAM Cibinong, serta pengembangan Jalur Puncak Dua melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Selain itu, program strategis lainnya meliputi fasilitasi jalan penunjang tambang ruas Cigudeg–Rumpin, pembangunan TPST Zonasi Jasinga, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan Hotel Embarkasi Haji, hingga penyediaan gerai pelayanan publik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
Selain itu, Pemkab Bogor juga melanjutkan Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan target rehabilitasi sebanyak 3.750 rumah setiap tahun. Berdasarkan hasil verifikasi, masih terdapat sekitar 17.000 rumah yang memerlukan penanganan lanjutan dari total sekitar 24.000 rumah yang telah terdata.
Rudy mengakui tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah ke depan tidaklah ringan. Menurutnya, banyak daerah di Indonesia yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan belanja wajib akibat keterbatasan anggaran.
"Tantangannya cukup besar. Hari ini kondisi beberapa wilayah di Indonesia, jangankan bicara membangun sebuah wilayah, untuk membiayai belanja wajib saja cukup berat. Bahkan ada beberapa kabupaten dan kota yang tidak sanggup membayar gaji pegawainya," ungkap Rudy.
Meski demikian, ia bersyukur Kabupaten Bogor masih mampu menjaga stabilitas fiskal berkat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
"Tentunya kita bersyukur di Kabupaten Bogor, dengan segala dinamika yang ada dan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, kita masih dapat memenuhi belanja wajib. Bahkan, meskipun belum optimal, kita tetap dapat melaksanakan pembangunan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat," pungkas Rudy. (nps – ed.swa)
