Cibinong, Kompim – Rudy Susmanto, Bupati Bogor, menegaskan pentingnya peran aparatur sebagai juru bicara pemerintah dalam menyampaikan keberhasilan dan pencapaian kepada masyarakat melalui media yang tepat. Hal itu disampaikan Rudy saat memberikan pengantarnya pada kegiatan bincang santai bertajuk “Komunikasi Publik yang Tangguh: Menjaga Kepercayaan Masyarakat di Tengah Arus Misinformasi” yang berlangsung di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Rabu (6/5/2026).
Dalam pengantarnya, Rudy Susmanto mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi aparatur pemerintah di era digital. Ia mengakui bahwa meski pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan terbaik, persepsi publik di media sosial sering kali berbanding terbalik.
“Selama ini kita merasa sudah bekerja dan melayani masyarakat dengan baik. Namun, saat melihat media sosial, seakan-akan kita belum berbuat apa-apa. Di sinilah pentingnya peran kita sebagai juru bicara pemerintah untuk menyampaikan keberhasilan dan pencapaian kepada masyarakat melalui wadah yang benar,” ujar Rudy.
Rudy juga menyinggung dinamika aksi demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Bogor beberapa hari lalu. Ia menegaskan bahwa pemerintah mengedepankan instruksi Presiden untuk mengutamakan keselamatan masyarakatnyaa.
Terkait isu tambang, Rudy menjelaskan, Pemkab Bogor selalu mengedepankan prinsip bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
“Kami berdiri bersama rakyat. Kepada Pemerintah Provinsi kami meminta untuk membuka tambang yang berizin, sementara yang tidak berizin tetap ditutup. Di lain sisi, masyarakat juga harus berkomitmen menjaga lingkungan dan mengikuti aturan yang ada,” tambahnya.
Selain isu lingkungan, Rudy juga menjelaskan efisiensi anggaran yang terjadi di pemerintah daerah mencapai sekitar Rp600–700 juta per tahun. Namun, di sisi lain, terdapat perputaran ekonomi di tengah masyarakat yang jauh lebih besar, yakni mencapai sekitar Rp6,5 triliun dalam satu tahun melalui dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kemudian, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema paruh waktu, merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Bogor sendiri, telah dilakukan pelantikan lebih dari 13.000 pegawai, dengan lebih dari 60 persen di antaranya merupakan guru honorer.
Pada kegiatan tersebut, menghadirkan Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deddy Corbuzier, sebagai pembicara utama.Mengenakan busana hitam ikoniknya, Deddy bahkan sempat melepas jaketnya sebelum memulai penyampaian materi. Ia mengaku terkesan dengan pengantar yang disampaikan Bupati Bogor di awal acara, yang dinilainya mencerminkan kekhawatiran nyata seorang pemimpin terhadap ancaman misinformasi.
“Masalah ini besar sekali. Kalau Bupati sudah sampai ‘curhat’ lewat pengantarnya, berarti ini adalah masalah yang benar-benar harus kita tangani bersama. Kejujuran pemimpin dalam berkomunikasi adalah kunci,” ungkap Deddy.
Sebagai Stafsus Menhan, Deddy mengingatkan bahwa medan tempur masa kini telah bergeser ke ruang digital. Ia menegaskan bahwa aparatur pemerintah harus memahami karakter masyarakat agar tidak mudah dipecah belah oleh konten hoaks yang bertebaran.
“Perangnya sekarang ada di sini (media sosial). Oleh karenya, komunikasi yang tangguh sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik,” punkas Deddy. (nps – ed.swa).
