CISARUA-Bupati Bogor, Ade Yasin dengan tegas mengatakan kita harus menyelamatkan Puncak ini dari komersialisasi. Hal tersebut dikatakannya pada kegiatan Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2021, di Puncak, Cisarua, Senin (8/11/2021). Pada momentum HUNTARU 2021, Kementerian ATR/BPN akan menjadikan upaya penyelamatan kawasan Puncak lebih masif.
Kementerian ATR/BPN telah menginisiasi fasilitasi penanaman pohon dan pembangunan sumur resapan di kawasan Puncak, dengan konsep perlindungan lingkungan hidup sekaligus pemberdayaan masyarakat. Hadir pimpinan daerah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta dari Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, dan Sukabumi.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengungkapkan, kondisi Puncak saat ini semakin memprihatinkan, kita harus menyelamatkan Puncak dari komersialisasi. Sebetulnya Puncak itu punya fungsi kehutanan, fungsi perkebunan. Kita minta kepada pemerintah pusat, fungsi-fungsi hutan ini dikembalikan, karena khawatir ketika kita terlalu lepas, terlalu mengkomersialisasikan, terlalu asyik, akhirnya malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana dan lain-lain.
“Kita harus bersama-sama melakukan perlindungan di sini, hutan-hutan di sini, kebun-kebun di sini, dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Insyaallah kalau semua dikembalikan secara masif, saya kira Puncak akan selamat. Tentunya, tanpa mengurangi esensi pariwisata, pariwisata alam seperti tea walk, cross country kan menarik juga, tanpa harus membangun bangunan kokoh dan betonisasi,” ujar Ade.
Ade menambahkan, wilayah Puncak itu terdiri dari Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. Kebutuhan RTH nya seharusnya 55%, tapi seiring berkembangnya kawasan Puncak, sulit sekali untuk sampai 50%. Yang HGU nya habis, tidak terawat, tidak dipelihara, terlantar, harus cepat-cepat diambil alih negara, yang jelas fungsinya dikembalikan kepada fungsi awalnya. Jika hutan, fungsi harus hutan, tidak lagi dieksploitasi untuk hal-hal yang memang lebih kepada sifatnya komersial.
“Jadi kami juga perlu berkolaborasi dengan pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota lain untuk sama-sama mengawasinya. Alhamdulillah hari ini hadir ada tiga provinsi dan kota-kota yang terdekat seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Sukabumi, nah ini harus kerjasama, kalau tidak akan sulit mengawasinya,” kata Ade.
Ade menerangkan bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu pihak yang sangat berkepentingan dengan Puncak. Pemprov DKI juga harus turun, karena dampaknya dari Puncak pasti ke Jakarta. Pemkab Bogor minta juga DKI Jakarta agar berperan terhadap pelestarian lingkungan. Soal keterbatasan kawasan RTH yang sebelumnya sempat dibahas, mereka bisa punya RTH di Bogor.
“Karena kan Bogor itu penyangga ibu kota. Jadi RTH nya di Bogor, tidak masalah sebetulnya. RTH yang memang tidak diapa-apakan hanya khusus untuk penghijauan. Sebetulnya dalam pelestarian lingkungan itu tidak ada batas wilayah, karena lingkungan itu milik kita semua. Itu saya kira juga salah satu upaya penyelamatan,” terang Ade.
Sehubungan dengan Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2021, Kementerian ATR/BPN akan menjadikan upaya penyelamatan kawasan Puncak ini dengan lebih masif. Target yang diharapkan adalah sebanyak 50.000 pohon dapat ditanam hingga akhir 2021 dan sebanyak 500 sumur resapan dapat disiapkan. Hari ini dilaksanakan penanaman 5.000 pohon dan pembangunan 100 sumur resapan secara serentak dengan melibatkan komunitas masyarakat.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra menjelaskan, Kementerian ATR/BPN telah menginisiasi fasilitasi penanaman pohon dan pembangunan sumur resapan di Kawasan Puncak, dengan konsep perlindungan lingkungan hidup sekaligus pemberdayaan masyarakat.
“Kegiatan penanaman ini simbolik, kita mau menghutankan lagi kawasan Puncak. Hari ini secara simbolik, kita juga jalan kaki atau tea walk. Hari ini juga berkumpul Wagub Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Banten, dan dari daerah sekitar Bogor juga hadir dalam upaya penyelamatan kawasan Puncak lebih masif.
Ia melanjutkan, seluruh Direktur Jenderal (Dirjen) kami juga hadir disini, dari IPB University dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga bergabung. Yang paling kongkrit untuk Puncak ya menanam pohon, memang problemnya disitu. Kedua dalam jangka panjang kita beresin tata ruangnya, intinya kita kerja kolaboratif.
Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum, mengungkapkan, persoalan banjir itu sudah biasa di wilayah Jawa Barat Bagian Selatan, penyebabnya semua antara lain karena di hulunya pohon-pohon ditebang, dialihfungsikan untuk jadi pendapatan masyarakat.
“Itu yang kami khawatirkan, jadi ketegasan pemerintah pusat akan sangat dibutuhkan, dan kami siap mendorong. Yang jelas ini kerja sama lintas sektor yang sangat krusial. Kita kolaborasi supaya jadi kesepakatan bersama, mumpung masih ada waktu untuk menyelamatkan kawasan Puncak, kita lakukan langkah konkrit yang nyata,” ungkap UU.
Ade Yasin: Selamatkan Puncak Dari Komersialisasi
08-11-2021
6
CISARUA-Bupati Bogor, Ade Yasin dengan tegas mengatakan kita harus menyelamatkan Puncak ini dari komersialisasi. Hal tersebut dikatakannya pada kegiatan Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2021, di Puncak, Cisarua, Senin (8/11/2021). Pada momentum HUNTARU 2021, Kementerian ATR/BPN akan menjadikan upaya penyelamatan kawasan Puncak lebih masif.
Kementerian ATR/BPN telah menginisiasi fasilitasi penanaman pohon dan pembangunan sumur resapan di kawasan Puncak, dengan konsep perlindungan lingkungan hidup sekaligus pemberdayaan masyarakat. Hadir pimpinan daerah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta dari Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, dan Sukabumi.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengungkapkan, kondisi Puncak saat ini semakin memprihatinkan, kita harus menyelamatkan Puncak dari komersialisasi. Sebetulnya Puncak itu punya fungsi kehutanan, fungsi perkebunan. Kita minta kepada pemerintah pusat, fungsi-fungsi hutan ini dikembalikan, karena khawatir ketika kita terlalu lepas, terlalu mengkomersialisasikan, terlalu asyik, akhirnya malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana dan lain-lain.
“Kita harus bersama-sama melakukan perlindungan di sini, hutan-hutan di sini, kebun-kebun di sini, dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Insyaallah kalau semua dikembalikan secara masif, saya kira Puncak akan selamat. Tentunya, tanpa mengurangi esensi pariwisata, pariwisata alam seperti tea walk, cross country kan menarik juga, tanpa harus membangun bangunan kokoh dan betonisasi,” ujar Ade.
Ade menambahkan, wilayah Puncak itu terdiri dari Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. Kebutuhan RTH nya seharusnya 55%, tapi seiring berkembangnya kawasan Puncak, sulit sekali untuk sampai 50%. Yang HGU nya habis, tidak terawat, tidak dipelihara, terlantar, harus cepat-cepat diambil alih negara, yang jelas fungsinya dikembalikan kepada fungsi awalnya. Jika hutan, fungsi harus hutan, tidak lagi dieksploitasi untuk hal-hal yang memang lebih kepada sifatnya komersial.
“Jadi kami juga perlu berkolaborasi dengan pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota lain untuk sama-sama mengawasinya. Alhamdulillah hari ini hadir ada tiga provinsi dan kota-kota yang terdekat seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Sukabumi, nah ini harus kerjasama, kalau tidak akan sulit mengawasinya,” kata Ade.
Ade menerangkan bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu pihak yang sangat berkepentingan dengan Puncak. Pemprov DKI juga harus turun, karena dampaknya dari Puncak pasti ke Jakarta. Pemkab Bogor minta juga DKI Jakarta agar berperan terhadap pelestarian lingkungan. Soal keterbatasan kawasan RTH yang sebelumnya sempat dibahas, mereka bisa punya RTH di Bogor.
“Karena kan Bogor itu penyangga ibu kota. Jadi RTH nya di Bogor, tidak masalah sebetulnya. RTH yang memang tidak diapa-apakan hanya khusus untuk penghijauan. Sebetulnya dalam pelestarian lingkungan itu tidak ada batas wilayah, karena lingkungan itu milik kita semua. Itu saya kira juga salah satu upaya penyelamatan,” terang Ade.
Sehubungan dengan Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2021, Kementerian ATR/BPN akan menjadikan upaya penyelamatan kawasan Puncak ini dengan lebih masif. Target yang diharapkan adalah sebanyak 50.000 pohon dapat ditanam hingga akhir 2021 dan sebanyak 500 sumur resapan dapat disiapkan. Hari ini dilaksanakan penanaman 5.000 pohon dan pembangunan 100 sumur resapan secara serentak dengan melibatkan komunitas masyarakat.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra menjelaskan, Kementerian ATR/BPN telah menginisiasi fasilitasi penanaman pohon dan pembangunan sumur resapan di Kawasan Puncak, dengan konsep perlindungan lingkungan hidup sekaligus pemberdayaan masyarakat.
“Kegiatan penanaman ini simbolik, kita mau menghutankan lagi kawasan Puncak. Hari ini secara simbolik, kita juga jalan kaki atau tea walk. Hari ini juga berkumpul Wagub Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Banten, dan dari daerah sekitar Bogor juga hadir dalam upaya penyelamatan kawasan Puncak lebih masif.
Ia melanjutkan, seluruh Direktur Jenderal (Dirjen) kami juga hadir disini, dari IPB University dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga bergabung. Yang paling kongkrit untuk Puncak ya menanam pohon, memang problemnya disitu. Kedua dalam jangka panjang kita beresin tata ruangnya, intinya kita kerja kolaboratif.
Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum, mengungkapkan, persoalan banjir itu sudah biasa di wilayah Jawa Barat Bagian Selatan, penyebabnya semua antara lain karena di hulunya pohon-pohon ditebang, dialihfungsikan untuk jadi pendapatan masyarakat.
“Itu yang kami khawatirkan, jadi ketegasan pemerintah pusat akan sangat dibutuhkan, dan kami siap mendorong. Yang jelas ini kerja sama lintas sektor yang sangat krusial. Kita kolaborasi supaya jadi kesepakatan bersama, mumpung masih ada waktu untuk menyelamatkan kawasan Puncak, kita lakukan langkah konkrit yang nyata,” ungkap UU.