CIBINONG-Bupati Bogor, Ade Yasin menjabarkan latar belakang diluncurkannya program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) saat diwawancarai secara eksklusif oleh RRI Bogor, di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (6/12/2021). Menurutnya, walaupun ada bantuan berupa Bansos, dan bantuan tunai lainnya untuk UMKM dan yang terkena PHK, tetapi perlu cara yang lain untuk pemulihan ekonomi.
“Angka kemiskinan di masa pandemi meningkat, pada tahun 2020 selain Bansos juga ada langkah pemulihan ekonomi berupa bantuan-bantuan tunai, baik untuk UMKM, juga untuk yang terkena PHK. Tetapi uang itu begitu saja, begitu dikasih, sudah selesai sampai disitu. Penduduk Kabupaten Bogor itu banyak sekali, kemungkinan tidak tercover semua, sehingga banyak yang merasa tidak diperhatikan karena tidak kebagian, sehingga tidak cukup ditangani hanya dengan Bansos, karena berapapun bansos yang kita turunkan ini tidak akan cukup,” tandas Ade.
Ade menambahkan, kita harus punya strategi pemulihan ekonomi. Kita bersebelahan dengan ibu kota Jakarta, sebelahan dengan Kota Bekasi, Kota Depok, jangan sampai Kabupaten Bogor itu infrastruktur desanya tidak terperhatikan. Kita kan harus beda, karena kita bersebelahan dengan Jakarta, jadi walaupun statusnya desa tetapi penanganan infrastrukturnya harus sama dengan kota.
“Akhirnya kami menganggarkan Samisade ini dalam rangka pemulihan ekonomi. Jadi membangun infrastruktur untuk pemulihan ekonomi, karena di desa ini kan banyak yang akhirnya tidak kerja karena masa pandemi. Bagaimanapun ketika pandemi ini selesai, masyarakat akan bertanya, “Bupati kerjanya apa sih, ngurusin Covid tapi infrastruktur nggak dibenahi”. Berarti keduanya harus jalan, penanganan Covid harus jalan, pembangunan infrastruktur juga harus jalan,” ungkap Ade.
Ade menjelaskan, ada sebagian pendapat di masyarakat, tidak paham, seolah-olah dari Samisade, pak Kades dapat uang. Padahal uang itu untuk membangun infrastruktur desa, transparansi pengelolaan anggaran yang paling penting. Jadi masyarakat juga tidak bisa begitu saja minta ini, minta itu, uang itu hanya untuk membiayai infrastruktur yang dibangun, di luar itu tidak boleh, dan ini ada peraturan Bupatinya.
“Program Samisade ini harus diamankan oleh semua pihak, kalau kita lihat hanya satu milyar per desa, mungkin itu tidak terlalu besar. Tapi jika ada 416 desa, jadi 416 miliar, itu uang yang sangat besar sehingga perlu pengamanan yang ketat, penanganan yang aman. Penggunaannya tidak boleh hanya karena keinginan kepala desa saja, harus dibahas di forum musyawarah desa biar semua masyarakat terlibat,” jelas Ade.
Kemudian, ujar Ade, Samisade ini padat karya, selain dalam rangka pemulihan ekonomi, ini juga untuk mengurangi pengangguran, jadi Samisade ini tujuannya tidak hanya membangun infrastruktur tapi juga mengangkat semua indeks ekonomi yang ada di Kabupaten Bogor. Semua tergantung dari kepala desa sendiri, bagaimana bisa memanfaatkan Samisade dengan tepat, cermat, dan cerdas.
Ade Yasin Jelaskan Latar Belakang Samisade Demi Pemulihan Ekonomi
08-12-2021
6
CIBINONG-Bupati Bogor, Ade Yasin menjabarkan latar belakang diluncurkannya program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) saat diwawancarai secara eksklusif oleh RRI Bogor, di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (6/12/2021). Menurutnya, walaupun ada bantuan berupa Bansos, dan bantuan tunai lainnya untuk UMKM dan yang terkena PHK, tetapi perlu cara yang lain untuk pemulihan ekonomi.
“Angka kemiskinan di masa pandemi meningkat, pada tahun 2020 selain Bansos juga ada langkah pemulihan ekonomi berupa bantuan-bantuan tunai, baik untuk UMKM, juga untuk yang terkena PHK. Tetapi uang itu begitu saja, begitu dikasih, sudah selesai sampai disitu. Penduduk Kabupaten Bogor itu banyak sekali, kemungkinan tidak tercover semua, sehingga banyak yang merasa tidak diperhatikan karena tidak kebagian, sehingga tidak cukup ditangani hanya dengan Bansos, karena berapapun bansos yang kita turunkan ini tidak akan cukup,” tandas Ade.
Ade menambahkan, kita harus punya strategi pemulihan ekonomi. Kita bersebelahan dengan ibu kota Jakarta, sebelahan dengan Kota Bekasi, Kota Depok, jangan sampai Kabupaten Bogor itu infrastruktur desanya tidak terperhatikan. Kita kan harus beda, karena kita bersebelahan dengan Jakarta, jadi walaupun statusnya desa tetapi penanganan infrastrukturnya harus sama dengan kota.
“Akhirnya kami menganggarkan Samisade ini dalam rangka pemulihan ekonomi. Jadi membangun infrastruktur untuk pemulihan ekonomi, karena di desa ini kan banyak yang akhirnya tidak kerja karena masa pandemi. Bagaimanapun ketika pandemi ini selesai, masyarakat akan bertanya, “Bupati kerjanya apa sih, ngurusin Covid tapi infrastruktur nggak dibenahi”. Berarti keduanya harus jalan, penanganan Covid harus jalan, pembangunan infrastruktur juga harus jalan,” ungkap Ade.
Ade menjelaskan, ada sebagian pendapat di masyarakat, tidak paham, seolah-olah dari Samisade, pak Kades dapat uang. Padahal uang itu untuk membangun infrastruktur desa, transparansi pengelolaan anggaran yang paling penting. Jadi masyarakat juga tidak bisa begitu saja minta ini, minta itu, uang itu hanya untuk membiayai infrastruktur yang dibangun, di luar itu tidak boleh, dan ini ada peraturan Bupatinya.
“Program Samisade ini harus diamankan oleh semua pihak, kalau kita lihat hanya satu milyar per desa, mungkin itu tidak terlalu besar. Tapi jika ada 416 desa, jadi 416 miliar, itu uang yang sangat besar sehingga perlu pengamanan yang ketat, penanganan yang aman. Penggunaannya tidak boleh hanya karena keinginan kepala desa saja, harus dibahas di forum musyawarah desa biar semua masyarakat terlibat,” jelas Ade.
Kemudian, ujar Ade, Samisade ini padat karya, selain dalam rangka pemulihan ekonomi, ini juga untuk mengurangi pengangguran, jadi Samisade ini tujuannya tidak hanya membangun infrastruktur tapi juga mengangkat semua indeks ekonomi yang ada di Kabupaten Bogor. Semua tergantung dari kepala desa sendiri, bagaimana bisa memanfaatkan Samisade dengan tepat, cermat, dan cerdas.