SUKARAJA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memperkuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) demi menangkal ancaman serangan siber. Diskominfo menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka mitigasi ancaman siber melalui  penguatan sistem komunikasi sandi pemerintah yang aman dan terpadu.
 
Rakor dibuka langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, di Kecamatan Sukaraja, Selasa (8/7). Hadir mendampingi Kepala Diskominfo, Kepala Bidang Persandian dan Statistika dan Kepala Seksi Persandian dan Statistik.
 
Rakor diisi mater dari narasumber, Sandiman Ahli Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, dan Lektor Kepala pada Politeknik Siber dan Sandi Negara. Rakor diikuti perwakilan dari perangkat daerah dan kecamatan se-Kabupaten Bogor.
 
Untuk diketahui, Pemkab Bogor saat ini bekerja berdasarkan data, baik yang bersifat manual, statistik, maupun elektronik. Meski bagi sebagian orang data ini terlihat biasa saja, namun bagi yang memahami, data adalah elemen penting dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
 
“Pemkab Bogor juga mendorong sinergi antar perangkat daerah agar ada kesamaan pemahaman dan komitmen dalam menjaga keamanan data dari potensi penyalahgunaan,” tandas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal.
 
Bambang mengatakan, bekerja sama BSSN kami berharap ada rumusan kebijakan yang bisa diambil dalam kegiatan ini untuk lebih bisa meningkatkan pengamanan data itu sendiri. Baik dalam bentuk blueprint pengamanan ataupun standar-standar operasional yang bisa menjadi patokan teman-teman dalam mengamankan datanya masing-masing.
 
“Seiring dengan perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu pesat, data kini ditampilkan dalam format digital dan semakin mudah diakses. Namun, kemudahan ini juga diiringi dengan ancaman baru seperti pencurian data melalui dunia maya, termasuk praktik phishing,” jelas Bambang.
 
Bambang melanjutkan, karena itu, perlindungan data menjadi prioritas. Pemerintah Kabupaten Bogor mengambil langkah proaktif dengan menggelar rapat koordinasi, guna memastikan keamanan data di semua tingkatan, baik perangkat daerah maupun kecamatan.
 
“Upaya ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas data, agar tidak disalahgunakan, dan tetap menjadi alat untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” ujar Bambang.
 
Bambang menerangkan, melalui rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas, Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya menyamakan persepsi bahwa data adalah aset penting yang harus dijaga. Banyak pihak mungkin belum menyadari potensi ancaman terhadap data, terutama dalam era digital seperti sekarang.
 
“Jika pada level negara saja bisa terjadi kebobolan data, apalagi pada tingkat lokal yang dianggap lebih sederhana,” terang Bambang.
 
Ia menuturkan, dulu, data manual bisa diamankan secara fisik dan hanya diberikan kepada pihak tertentu. Namun kini, dengan data yang tersimpan dan tersebar di dunia maya, perlindungan harus lebih kuat dan sistematis. Sosialisasi dan edukasi menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya keamanan data.