CIBINONG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar dialog nasional bidang ketahanan ekonomi dengan tema UMKM dan pangan, untuk mewujudkan ketahanan ekonomi di daerah. Acara tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-542. Acara dibuka secara virtual oleh Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Togap Simangunsong, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Jumat (7/6).   Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simangunsong menjelaskan, pemerintah daerah harus selalu berupaya menjaga stabilitas harga dengan cara menyusun neraca kebutuhan pokok masyarakat, agar dapat terpantau berapa kebutuhan dan stok bulanan. Mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki.   “Terdapat enam upaya konkret pemerintah daerah dalam menangani inflasi daerah. Kabupaten Bogor menjadi salah satu dari 28 pemda, yang melaksanakan enam aksi konkret tersebut,” jelas Togap.   Togap melanjutkan, yakni melaksanakan operasi pasar, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan bantuan tunai, dan dukungan transportasi dari APBD.   “Semoga dialog nasional bidang ketahanan ekonomi ini dapat menghasilkan berbagai pemikiran konstruktif. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan UMKM dan ketahanan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah,” ujar Togap.   Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengungkapkan, UMKM dan sektor pangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Koperasi UKM (Diskop UKM) Kabupaten Bogor telah melakukan kegiatan fasilitasi bagi para pelaku UMKM dengan memberikan dukungan berupa sewa toko dan sarana penunjangnya, dan saat ini telah memfasilitasi sebanyak 32 Etals di kecamatan.   “Disamping itu pula Diskop UKM telah memfasilitasi kemitraan kepada para UMKM dengan pasar modern. Untuk mendukung sektor pariwisata, Diskop Ukm telah memberikan pula dukungan kepada para pelaku UMKM berupa booth stand sebanyak 161 unit di 27 lokasi objek wisata yang tersebar di 10 kecamatan,” ungkap Suryanto.   Suryanto menambahkan, terkait dengan kontribusi sektor pangan dalam mewujudkan ketahanan ekonomi di daerah, Pemkab Bogor terus berupaya menjawab isu krisis pangan dengan meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan strategi peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui berbagai kegiatan.   Ia melanjutkan, mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan para stakeholder dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM, fasilitasi prasarana sarana, dan manajemen pasca panen, melalui berbagai kegiatan. Antara lain, pemberian asuransi usaha tani padi, program petani millennial, bantuan benih dan peralatan, pembangunan lumbung, jaringan irigasi, dan pompanisasi untuk lahan pertanian tadah hujan.   “Membuat program kemitraan bantuan permodalan kepada petani, memberikan bantuan sarana produksi tanaman pekarangan, paket untuk daerah rawan pangan yang terkena bencana, fasilitasi tanaman pekarangan di lokus stunting,” ujarnya.   Selanjutnya, terang Suryanto, meningkatkan produktivitas lahan tidur, menggiatkan program pertanian keluarga, kelompok wanita tani, melaksanakan program APBN pekarangan pangan lestari di lokasi intervensi stunting, dan gerakan menanam cabai di pekarangan yang diinisiasi oleh ibu-ibu PKK. Mengarahkan kepada pemerintah desa untuk menjalankan amanat Kemendes PDTT RI agar prioritas penggunaan dana desa 20% dipergunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani.   “Semoga dialog nasional ini dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam memajukan umkm dan sektor pangan, dengan menggali potensi dan peluang baru, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mewujudkan ketahanan ekonomi di daerah, khususnya di Kabupaten Bogor,” harap Pj. Sekda.   Hadir pada acara tersebut, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, Forkopimda Kabupaten Bogor, jajaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, kota dan kabupaten se-Indonesia, perwakilan Pj. Walikota Bogor, dan jajaran Pemkab Bogor.   Selanjutnya hadir sebagai narasumber, Plt. Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri,  Aulia Zuhdi, Forkopimda Kabupaten Bogor, Deputi II Bidang Koordinator Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Isma Rini. Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UMKM, Yulius. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal UMKM, Kementerian Agama, Ilady Yulia.   Asisten Direktur Departemen Pengembangan UMKM & Perlindungan Konsumen, Esti Binuka Ningsing, Kepala Bidang PDL DAGRI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Ruli Adi, Founder Imago Raw Honey and Orange Consulting, yang juga pelaku UMKM unggulan Kabupaten Bogor, Peneliti Madya Bidang Bisnis Dan Manajemen Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional, Herie Saksono.   Untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud sinergitas dan kolaborasi pemerintah daerah dan pusat dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi melalui sektor UMKM dan pangan. Melalui acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah serta menjadi media promosi secara nasional dalam memperkenalkan produk unggulan UMKM dan ketahanan pangan yang dirangkaikan dengan HJB ke-542.