Bogor, Kompim – Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, hadir langsung dalam Rapat Kerjasama dalam rangka peningkatan ruas jalan Kabupaten Bogor di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Savana, Direktorat Perencanaan Konservasi Kementerian Kehutanan, Kota Bogor, pada Kamis (4/9/2025).
Ajat menegaskan bahwa pengembangan kawasan Halimun Salak telah lama dirancang sebagai pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Bogor, selain kawasan Puncak dan Gunung Gede Pangrango.
“Sejak tahun 2000-an, kami berupaya mengalihkan perkembangan wisata tidak hanya bertumpu pada Gede Pangrango atau Puncak. Halimun Salak juga kami dorong sebagai kawasan prioritas dengan menguatkan konsep Geopark Halimun Salak. Karena dengan geopark, masyarakat lebih mudah memahami dan melaksanakan konsep pembangunan yang berkelanjutan,” jelas Ajat.
Ia menambahkan, perkembangan wisata di Halimun Salak yang cukup pesat menuntut peningkatan infrastruktur penunjang, salah satunya akses jalan. “Saat ini pembangunan jalan dari Malasari ke perbatasan sedang berjalan. Panjangnya sekitar 20 kilometer melewati kawasan hutan dan perkebunan. Harapannya akhir tahun ini selesai, dimulai dari perkebunan terlebih dahulu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ajat menekankan pentingnya landasan hukum dalam kerjasama pembangunan ini. “Harapannya sebelum persetujuan APBD 2026, paling lambat 30 November, Perjanjian Kerjasama (PKS) sudah selesai. Dengan begitu, kita bisa memperbaiki jalan yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga mendukung objek-objek wisata di kawasan ini. Tentu semua butuh kerjasama dan kolaborasi, khususnya dengan Kementerian Kehutanan,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Perencanaan Konservasi, Ahmad Munawir, mengapresiasi kehadiran Sekda Ajat dan jajaran Pemkab Bogor. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan kementerian untuk memastikan kerja sama peningkatan ruas jalan di kawasan TNGHS berlandaskan hukum yang jelas. Dengan demikian, pengembangan dapat mendukung aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan Taman Nasional.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, menyampaikan bahwa di tahun ini Pemkab Bogor memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan. Hal itu sejalan dengan arahan Bupati yang menekankan pentingnya aksesibilitas bagi masyarakat, mengingat masih terdapat kondisi jalan yang membutuhkan penanganan serius, baik dengan kerusakan ringan maupun berat.
Suryanto juga menjelaskan terdapat sembilan ruas jalan yang menjadi prioritas pembangunan, termasuk sekitar 32 kilometer yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Keberadaan jalan ini sangat penting karena berfungsi sebagai akses vital masyarakat di 12 desa sekitar kawasan. Meski demikian, pengelolaan tetap harus memperhatikan aturan kehutanan dan dilakukan melalui kerja sama resmi dengan kementerian terkait agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Pembangunan infrastruktur, lanjutnya, tidak hanya ditujukan untuk memperlancar mobilitas, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat serta meminimalkan risiko kecelakaan akibat kondisi jalan yang buruk.
Ia pun menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, maupun balai besar terkait penanganan jalan, sungai, dan setu. Dengan adanya perjanjian kerja sama (PKS), diharapkan seluruh pihak memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar tanpa kendala administratif maupun hukum. (nps – ed.swa)