Cibinong, Kompim – Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar monitoring dan evaluasi pasca demonstrasi di Pendopo Bupati Bogor, pada Kamis (11/9/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dihadiri oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar Baharuddin, jajaran Forkopimda, beserta jajaran perangkat daerah.
Rudy Susmanto menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus dijaga bersama, tanpa memandang perbedaan nama maupun warna. Menurutnya, simbol negara termasuk Presiden dan Wakil Presiden merupakan representasi yang wajib dihormati. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama seluruh elemen masyarakat berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah.
Ia menjelaskan, dinamika nasional sejak 25 Agustus lalu memberi dampak signifikan bagi seluruh wilayah, khususnya Jabodetabek. Rudy juga menyinggung gejolak pasca sebuah peristiwa yang memicu reaksi luas di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bogor.
Forkopimda bergerak cepat, memfasilitasi rekan-rekan ojek online yang menyampaikan aspirasi di Polres Bogor. Mereka diterima Kapolres dan Dandim, kemudian melaksanakan makan bersama, salat gaib, dan membubarkan diri secara tertib. Rudy mengapresiasi sikap dewasa dan penuh tanggung jawab para peserta aksi.
Berbagai organisasi lintas masyarakat juga datang dengan inisiatif menyatakan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Dukungan hadir untuk menguatkan deklarasi menjaga kondusivitas daerah.
“Bangsa ini besar. Prinsipnya adalah satu, benteng pertahanan terakhir bangsa kita adalah persatuan dan musuh utama bangsa kita adalah perpecahan,” tegasnya.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kohesi sosial di tengah dinamika global maupun nasional. Menurutnya, fondasi bangsa dapat rapuh apabila sekat-sekat sosial dan kebersamaan di masyarakat mulai melemah. Karena itu, investasi terbesar yang harus terus diperkuat adalah pembangunan sosial, budaya, dan keagamaan yang menjaga persatuan.
Bahtiar juga menjelaskan bahwa kondisi dunia saat ini menghadapi ketidakpastian, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun keamanan. Perubahan tatanan global menuntut setiap negara, termasuk Indonesia, untuk tetap waspada dan mampu beradaptasi.
“Tidak ada satu negara pun yang bisa hidup sepenuhnya sendiri. Semua saling bergantung, dan di situlah kita harus menjaga hubungan sekaligus memperkuat ketahanan nasional dari dalam,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional sehingga kepala daerah, forkopimda, hingga tokoh masyarakat menjadi garda terdepan.
Lebih lanjut, Bahtiar menyoroti pentingnya menghadirkan rasa aman bagi warga. Menurutnya, keamanan tidak semata-mata soal data statistik atau jumlah aparat, melainkan rasa tenang yang betul-betul dirasakan masyarakat. (nps – ed.swa)