Cibinong, Kompim – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bupati Bogor, pada Selasa (26/8/2025).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, para Asisten Daerah, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam arahannya, Rudy menegaskan bahwa kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Ia menekankan bahwa kedua sektor tersebut merupakan amanat undang-undang yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.
“Kewajiban kita pertama adalah dari sisi kesehatan dan pendidikan. Pastikan layanan kesehatan dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat, begitu juga dengan pendidikan. Hal tersebut merupakan amanat undang-undang. Bicara mengenai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, maka pada saat kita menyusun postur APBD 2026, seluruh masyarakat harus sudah terfasilitasi BPJS, baik yang mampu maupun yang kurang mampu,” tegas Rudy.
Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Rudy menekankan pentingnya memastikan layanan pendidikan gratis berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
“Pendidikan harus dipastikan gratis dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Ada beberapa program strategis di akhir 2025, salah satunya rehabilitasi ruang kelas. Walaupun belum bisa dituntaskan seluruhnya, kita harus percepat terutama di wilayah aglomerasi Kabupaten Bogor. Masih ada sekolah dengan ruang kelas berlantai tanah, tanpa plafon, bahkan tanpa dinding. Kondisi ini harus segera ditangani, minimal melalui renovasi terlebih dahulu, bukan pembangunan baru,” ungkapnya.
Rudy juga menekankan agar program rehabilitasi pendidikan tidak tersentral di satu wilayah, melainkan dibagi proporsional di wilayah barat, utara, selatan, dan timur Kabupaten Bogor.
Sementara itu, pada bidang infrastruktur kesehatan, ia meminta agar seluruh puskesmas dipastikan dalam kondisi layak, dengan sarana dan prasarana yang setara dengan rumah sakit.
“Jangan sampai rumah sakitnya bagus, tapi masih ada puskesmas yang tidak layak beroperasi,” ujarnya.
Selain kesehatan dan pendidikan, Rudy juga menyinggung beberapa program prioritas lain, seperti pembangunan Jalan Khusus Tambang, penyelesaian master plan penetapan lokasi Ibu Kota Bogor Barat dan Bogor Timur di tahun 2025, serta perbaikan infrastruktur jalan.
“Di APBD Perubahan 2025 saya titip kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menginventarisasi seluruh jalan. Pastikan jalan-jalan yang rusak parah diperbaiki, sehingga pada akhir tahun seluruh ruas jalan di Kabupaten Bogor dapat dilalui dengan baik,” kata Rudy.
Pemkab Bogor menekankan bahwa program-program prioritas dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 akan menjadi landasan penting untuk merancang APBD 2026 yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. (nps – ed.swa)