BANDUNG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor ikut bersinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional di Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Rabu (1/9/2021), Bupati Bogor, Ade Yasin mengikuti Rakor Sinergitas Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Program Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat.
Rakor diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Barat, di Hotel Pullman, Bandung. Hadir mendampingi Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin. Rakor tersebut dihadiri juga oleh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan menjelaskan, dalam konteks program strategis nasional, Kementerian ATR/BPN mendapatkan tugas melaksanakan Reforma Agraria, rumah besar dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang digaungkan oleh Presiden RI dalam berbagai kesempatan. Program ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia.
“Saat ini kita mempunyai program strategis, yang jika kita maknai secara bersama-sama akan memberikan efek domino yang besar bagi seluruh aspek pembangunan, diantaranya adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan target tahun 2025 seluruh bidang tanah terdaftar di seluruh Indonesia, termasuk di level kelurahan dan desa, tanpa terkecuali,” jelas Dalu.
Dalu menambahkan, tujuannya sangat baik, yakni untuk menambah jumlah bidang tanah, memperbaiki data tanah, dan menyelesaikan sengketa. Masalah batas administrasi desa juga dapat terselesaikan. Namun program ini tidak akan mungkin terwujud, apabila tidak ada sinergi dari kita semua.
“Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan di Jawa Barat. Mudah-mudahan keberadaan kami di wilayah Jawa Barat bisa membantu para kepala daerah dalam konteks menyelenggarakan administrasi pertanahan dan tata ruang,” ungkap Dalu.
Selanjutnya, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jabar, Berli Hamdani memaparkan, Provinsi Jawa Barat memiliki lokasi yang strategis serta memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat. Keterkaitan dalam penyediaan pelayanan, dan fasilitas publik serta sebagai wilayah yang mendukung dalam program investasi di sektor industri pengolahan dan industri jasa.
“Jawa Barat merupakan kontributor ekonomi terbesar ketiga di Indonesia dengan persentase 14,42%, dan jumlah penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam negeri terbesar di Indonesia dengan persentase 19,10%,” paparnya.
Ia menambahkan, sementara proyek prioritas tahun 2022 Provinsi Jabar yaitu, pembangunan Waduk Cibeet Kabupaten Karawang, pembangunan Waduk Cijurey Kabupaten Bogor, pembangunan Sungai Ciliwung, normalisasi kali Bekasi, relokasi korban longsor di Kecamatan Sukajaya, Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo, normalisasi sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL), normalisasi sungai Cibeet, Cikarang, Cilamaya, dan Citarum.
“Pelaksanaan pembangunan daerah ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan kesempatan kerja, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik,” tandas Berli.
Bupati Bogor Ikuti Rakor Sinergitas Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Program Strategis Nasional di Jawa Barat
01-09-2021
22
BANDUNG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor ikut bersinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional di Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Rabu (1/9/2021), Bupati Bogor, Ade Yasin mengikuti Rakor Sinergitas Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Program Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat.
Rakor diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Barat, di Hotel Pullman, Bandung. Hadir mendampingi Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin. Rakor tersebut dihadiri juga oleh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan menjelaskan, dalam konteks program strategis nasional, Kementerian ATR/BPN mendapatkan tugas melaksanakan Reforma Agraria, rumah besar dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang digaungkan oleh Presiden RI dalam berbagai kesempatan. Program ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia.
“Saat ini kita mempunyai program strategis, yang jika kita maknai secara bersama-sama akan memberikan efek domino yang besar bagi seluruh aspek pembangunan, diantaranya adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan target tahun 2025 seluruh bidang tanah terdaftar di seluruh Indonesia, termasuk di level kelurahan dan desa, tanpa terkecuali,” jelas Dalu.
Dalu menambahkan, tujuannya sangat baik, yakni untuk menambah jumlah bidang tanah, memperbaiki data tanah, dan menyelesaikan sengketa. Masalah batas administrasi desa juga dapat terselesaikan. Namun program ini tidak akan mungkin terwujud, apabila tidak ada sinergi dari kita semua.
“Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan di Jawa Barat. Mudah-mudahan keberadaan kami di wilayah Jawa Barat bisa membantu para kepala daerah dalam konteks menyelenggarakan administrasi pertanahan dan tata ruang,” ungkap Dalu.
Selanjutnya, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jabar, Berli Hamdani memaparkan, Provinsi Jawa Barat memiliki lokasi yang strategis serta memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat. Keterkaitan dalam penyediaan pelayanan, dan fasilitas publik serta sebagai wilayah yang mendukung dalam program investasi di sektor industri pengolahan dan industri jasa.
“Jawa Barat merupakan kontributor ekonomi terbesar ketiga di Indonesia dengan persentase 14,42%, dan jumlah penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam negeri terbesar di Indonesia dengan persentase 19,10%,” paparnya.
Ia menambahkan, sementara proyek prioritas tahun 2022 Provinsi Jabar yaitu, pembangunan Waduk Cibeet Kabupaten Karawang, pembangunan Waduk Cijurey Kabupaten Bogor, pembangunan Sungai Ciliwung, normalisasi kali Bekasi, relokasi korban longsor di Kecamatan Sukajaya, Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo, normalisasi sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL), normalisasi sungai Cibeet, Cikarang, Cilamaya, dan Citarum.
“Pelaksanaan pembangunan daerah ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan kesempatan kerja, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik,” tandas Berli.