\CIBINONG-Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri menegaskan kepada jajarannya agar arah program kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus selaras dengan program prioritas pemerintah pusat yang lebih dikenal dengan Asta Cita atau delapan misi, dan 17 program prioritas nasional lainnya.
Demikian ditegaskannya pada acara sosialisasi Permendagri No. 15 Tahun 2024, tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 dan peluncuran Sistem Penilaian Kinerja Keuangan dan Aset Daerah “Siperjaka Berdasi” (Berprestasi dengan Inovasi), di Haris CCM, Cibinong, Senin (11/11).
Pada kesempatan tersebut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Asisten Administrasi Umum (Asmin), staf ahli, jajaran kepala perangkat daerah, direktur RSUD, dan camat se-Kabupaten Bogor.
Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri menegaskan, arah kebijakan Pemkab Bogor ke depan harus selaras dengan program prioritas nasional yang kita kenal dengan Asta Cita atau delapan program unggulan dari 17 program prioritas nasional yang menjadi visi misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Masing-masing perangkat daerah bisa mencermati tugas dan fungsinya, mana saja yang harus diselaraskan dalam rencana program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah,” tandas Bachril.
Bachril melanjutkan, jadi masing-masing mendalami, cermati, bentuk konkret Asta Cita dan 17 program prioritas nasional di masing-masing dinas. Ini akan menjadi bahan evaluasi sejauhmana program kebijakan Pemkab Bogor selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
“Hal ini sesuai dengan arahan presiden saat rakornas dengan jajaran kepala daerah di SICC Sentul (7/11) lalu. Presiden meminta harus ada program dan penganggaran yang efektif dan efisien dalam pencapaian target,” ujar Bachril.
Bachril mengungkapkan, berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, penyusunan APBD 2025 harus memperhatikan penekanan pada sektor pendidikan, pengeluaran untuk infrastruktur pelayanan publik, pencapaian standar pelayanan minimal, upaya penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, pemanfaatan penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang sudah ditetapkan, serta isu-isu strategis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya berharap melalui kegiatan ini, setiap peserta mendapatkan pencerahan dan pengetahuan yang lebih dalam tentang proses penyusunan APBD 2025. Dengan pemahaman yang up-to-date terhadap aturan yang diterapkan, penyusunan APBD dapat berjalan lebih berkualitas dan sesuai dengan pedoman perundang-undangan,” ungkap Bachril.
Bachril menambahkan, pada kesempatan ini diluncurkan Sistem Penilaian Kinerja Keuangan dan Aset Daerah “Siperjaka Berdasi (Berprestasi dengan Inovasi)” oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengapresiasi perangkat daerah dan para pengelola keuangan dan aset daerah.
“Yakni dengan memberikan penilaian atas kinerja keuangan dan aset daerah pada perangkat daerah,” kata Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri.