Cibinong, Kompim – Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat pengawasan peredaran obat dan makanan, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan di lapangan. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ruang Rapat Wakil Bupati Bogor, pada Kamis (24/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ade menyampaikan Pemkab Bogor akan memfasilitasi berbagai masukan dan rekomendasi dari BPOM agar dapat ditindaklanjuti secara struktural, melalui Sekretaris Daerah dan diteruskan sebagai kebijakan.
“Saya coba fasilitasi dan akan kami tindak lanjuti kepada pimpinan. Semua laporan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar bisa menjadi kebijakan yang konkret,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya perhatian pada aspek hulu dalam isu kesehatan, seperti ketahanan pangan. Menurutnya, menjaga kesehatan dimulai dari kualitas pangan yang beredar di masyarakat, termasuk yang dikonsumsi anak-anak sekolah.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pendampingan dan fasilitasi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam perizinan produk obat, makanan, dan kosmetik. Ia menyebut produk UMKM sebagai penggerak roda ekonomi daerah yang perlu dukungan lintas sektor, termasuk Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan.
Lebih lanjut, Ade menyinggung persoalan pengawasan peredaran obat-obatan. Ia menjelaskan isu multi tafsir regulasi antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Kesehatan yang kerap membingungkan.
Ade juga menyinggung penggunaan zat berbahaya seperti formalin dalam makanan yang memerlukan pendekatan lebih holistik, termasuk edukasi ke pelaku pasar. Dalam hal ini ia berharap ada kejelasan dan sinergi antar lembaga untuk menyikapi persoalan ini.
“Kami sedang melakukan pembenahan terhadap program-program yang sudah dirancang sebelumnya. Kami membutuhkan waktu dan kesempatan untuk memastikan pengawasan bisa berjalan lebih maksimal, tentu dengan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah,” tuturnya.
Terkait pengawasan di sektor perdagangan, Ade juga menyoroti masih rendahnya implementasi sistem digital. Ia mengungkapkan bahwa hingga kini pengawasan di pasar masih minim karena belum adanya kemauan untuk menerapkan sistem digitalisasi. “Kalau sistem digital berjalan, pengawasan akan jauh lebih mudah. Ini sejalan dengan visi-misi kami untuk mendorong transformasi digital di seluruh sektor, termasuk dinas kesehatan dan dinas pendidikan,” jelasnya.
Ade juga mengangkat perhatian terhadap masalah penggunaan obat-obatan oleh pelajar yang diduga diperoleh dari sumber yang mudah diakses di sekitar lingkungan mereka. Untuk itu, ia mengusulkan diadakannya pertemuan lintas sektor guna bersama-sama mencari solusi yang efektif.
“Ini soal menyelamatkan generasi muda. Kami ingin duduk bersama untuk menyelamatkan masa depan mereka,” pungkas Ade. (nps – ed.swa).