CIBINONG-Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan didampingi Kepala BPKAD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan mengikuti kegiatan Penyerahan DIPA dan Dana Transfer Daerah serta Dana Desa TA 2022 Oleh Presiden RI secara virtual, di Ruang Rapat 1 Setda, Senin (29/11). Presiden RI Joko Widodo secara virtual mengatakan, dirinya menghimbau untuk tetap waspada karena pandemi belum berakhir dan di tahun 2022 pandemi Covid masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman Negara Indonesia. Selain varian lama beberapa negera muncul varian baru sehingga perlu menambah kewaspadaan bersama. "Antisipasi serta mitigasi harus disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu program kesinambungan dan program reformasi struktural yang sedang kita lakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan dalam menghadapi ketidakpastian tahun 2022," tutur Joko Widodo. Ia meminta agar seluruh stakeholder merancang APBN tahun 2022 yang responsif antispasif dan juga fleksibel. Tentunya selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. APBN tahun 2022 memiliki peran sentral sebagai presidensi G20, sehingga harus menunjukan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim terutama dalam pengurangan emisi gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. "Kita harus menunjukan aksi nyata pada green dan sustainable ekonomi, untuk itu APBN tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan nasional dan mendukung reformasi struktural. Kita akan fokus pada 6 kebijakan utama yang pertama melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, kedua menjaga keberlanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Kemudian ketiga peningkatan SDM yang unggul, keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan adaptasi teknologi, kelima penguatan sentralisasi untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, serta keenam melanjutkan reformasi anggaran agar belanja lebih efisien," jelasnya. Presiden RI menegaskan bahwa di tahun 2022 perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi resiko pandemi Covid-19 yang masih membayangi dunia dan Negara Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis dalam perencanaan melaksanakan program. Selanjutnya secara virtual, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah dan parlemen dalam dua tahun terakhir ini telah mengambil kebijakan yang luar biasa di bidang keuangan daerah di dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang dampaknya sungguh sangat luas dan signifikan. "Kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas segala masukan, dukungan, dan kerjasama yang sangat kuat dan sangat baik. Juga dengan DPD yang memberikan masukan di dalam proses pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2022 yang merupakan tahun ketiga pandemi sehingga dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kami menyadari dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan DPR telah mampu menghasilkan APBN yang responsif, tangguh, serta dinamis sehingga mampu meminimalkan dampak dari resiko pandemi dengan melindungi rakyat dan perekonomian rakyat secara optimal," pujinya. Sri Mulyani juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan bapak Presiden RI untuk menyampaikan dokumen penyelenggaraan anggaran APBN 2022 pada perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta memberikan arahan dalam acara ini sehingga APBN sebagai instrumen yang sangat penting dalam pembangunan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diprediksikan akan melanjutkan pemulihan yang masih kuat. Penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian delta dengan lebih cepat sehingga aktifitas perekonomian kembali meningkat pada kuartal ke 4 tahun 2021," imbuhnya.