Jakarta, Kompim - Ajat Rochmat Jatnika, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, menghadiri apel kolaborasi mengatasi kemacetan lalu lntas yang diselenggarakan di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta, pada Rabu (27/8/2025).

Ajat menjelaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam apel ini merupakan bentuk dukungan atas upaya bersama mengurai persoalan lalu lintas lintas-wilayah. Menurutnya, kemacetan tidak mengenal batas administrasi daerah.

“Setiap hari, jumlah commuter dari Bogor menuju DKI Jakarta sangat besar. Bahkan, penumpang TransJakarta yang berasal dari Bogor mencapai enam ribu orang per hari, dari target awal hanya dua ribu. Ini menunjukkan besarnya kontribusi wilayah peri-urban terhadap pergerakan di DKI. Karena itu, masalah lalu lintas harus ditangani melalui kolaborasi bersama lintas daerah,” terang Ajat.

Apel kolaborasi tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Dalam sambutannya, Rano menekankan bahwa perkembangan pesat Jakarta di bidang ekonomi, infrastruktur, dan sosial budaya turut membawa tantangan serius dalam mobilitas, yakni kemacetan. Berdasarkan TomTom Traffic Index 2025, Jakarta menempati peringkat ke-90 dari 500 kota termacet di dunia.

Rano menjelaskan, akar persoalan kemacetan terletak pada ketidakseimbangan pertumbuhan kendaraan dan ketersediaan ruas jalan. Data Ditlantas Polda Metro Jaya menunjukkan pertumbuhan kendaraan di Jakarta mencapai 2,70 persen per tahun, sementara ruas jalan hanya bertambah sekitar 0,01 persen per tahun. Akibatnya, volume kendaraan menekan kapasitas jalan yang ada, ditambah rendahnya penggunaan transportasi publik. Dari 20,2 juta perjalanan harian, baru 22,19 persen yang menggunakan angkutan umum.

Kemacetan berdampak luas, mulai dari penurunan kualitas hidup hingga kerugian ekonomi. Studi Bappenas dan Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) II 2019 mencatat kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun, setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek atau enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama. Selain itu, sektor transportasi juga tercatat sebagai penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta.

Sebagai solusi, Pemprov DKI Jakarta tengah mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) berbasis kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini sudah diterapkan di 65 dari 321 persimpangan dan terbukti menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15–20 persen. ITCS juga mendukung pengawasan pajak kendaraan dan emisi. Selain itu, Pemprov DKI berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya melalui Mandala Quick Response, sistem pemantauan lalu lintas real time berbasis Geographic Information System (GIS) yang terintegrasi dengan CCTV milik pemerintah.

Ke depan, sistem ini akan diperluas agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat. Rano menekankan bahwa pengendalian kemacetan bukan hanya urusan rancangan mobilitas, tetapi juga terkait erat dengan perekonomian, pariwisata, dunia usaha, kesehatan, hingga kualitas hidup masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta ditetapkan sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global. Saat ini, Jakarta berada di peringkat ke-74 Global City Index dan menargetkan posisi 50 besar pada 2030. Pengendalian kemacetan menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai target tersebut.

“Dengan kerja keras, kolaborasi, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen, saya yakin Jakarta mampu membangun sistem transportasi yang aman, nyaman, berkelanjutan, dan inklusif demi mewujudkan kota global yang berdaya saing,” pungkasnya. 

Kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, pada apel ini menjadi bagian penting dari upaya sinergi regional. Sebab, persoalan kemacetan Jakarta memiliki keterkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat Kabupaten Bogor yang setiap hari beraktivitas di DKI Jakarta. Kolaborasi lintas daerah, khususnya antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sangat dibutuhkan untuk mencari solusi transportasi terpadu di kawasan Jabodetabek.

Rano menutup sambutan dengan apresiasi kepada jajaran kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP, mitra transportasi publik, serta seluruh personel yang bekerja di lapangan. Ia juga mengajak masyarakat lebih disiplin berlalu lintas dan beralih menggunakan transportasi publik. (nps – ed.swa)