CIBINONG-Bupati Bogor Ade Yasin ikuti Webinar Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual di Pendopo Bupati Bogor, Kamis (14/10). Bupati Bogor ungkapkan bahwa perlu sosialisasi masif mengenai SPI untuk memudahkan responden dalam mengisi survei agar nilai indeks integritas Kabupaten Bogor semakin tinggi.
"Pengalaman SPI pada tahun 2019, kadang-kadang ada teman-teman SKPD tidak percaya ketika mendapatkan pesan melalui whatsapp, apakah survei itu resmi atau tidak, khawatir ketika diisi data akan dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu perlu sosialisasi yang lebih masif supaya ketika seseorang mendapatkan whatsapp tersebut, jadi cepat respon untuk mengisi," ungkap Ade Yasin.
Ade Yasin menambahkan, survei digital sangat penting dan dapat mempermudah responden dalam mengisi survei penilaian integritas pemerintah, untuk menilai potret atau gambaran kinerja pemerintah dimata internal, para tokoh, para ahli, para pengguna layanan dan seluruh masyarakat, sehingga bisa tercapai kepuasan masyarakat. Bahkan ia telah menerbitkan Peraturan Bupati berkaitan dengan pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkup Pemkab Bogor.
"Melalui SPI ini, kita bisa melihat kinerja kita apa yang harus diperbaiki dan mana yang sudah bagus dan perlu dipertahankan. Disamping itu kita bisa mengetahui nilai indeks integritas, karena semakin tinggi, maka tata kelola pemerintahan dianggap semakin baik dan berintegritas," ujar Ade Yasin.
Kata Bupati Bogor menambahkan, bahwa SPI masuk dalam teknologi komunikasi, bagaimana pihaknya dapat mengoptimalkan penggunaan digital, karena eranya sudah digital jadi memang kebijakan yang kita luncurkan one village one innovation, dan one institution one innovation. Termasuk pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa. Ada 181 Kepala Desa yg telah mengajukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari 416 desa.
"Mudah-mudahan semakin tahun semakin meningkat. Kita juga ada Samisade dan ke depan akan ada absensi perangkat desa. Beberapa program ini ada sebagian yang turunan dan ada yang sudah direncanakan. Program turunan lebih banyak kepada perbaikan dalam laporan anggaran, perencanaan anggaran dan lain-lain, banyak yang sudah kita perbaiki termasuk pajak secara elektronik, termasuk bidang pelayanan perizinan elektronik, informasi untuk warga berkaitan dengan informasi pelayanan termasuk kesehatan dan lainnya ini adalah bentuk respon kita dari terhadap hasil SPI ini," tandasnya.
Ade Yasin: Perlu Sosialisasi Masif Mengenai SPI Agar Nilai Indeks Integritas Kabupaten Bogor Semakin Tinggi.
18-10-2021
28
CIBINONG-Bupati Bogor Ade Yasin ikuti Webinar Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual di Pendopo Bupati Bogor, Kamis (14/10). Bupati Bogor ungkapkan bahwa perlu sosialisasi masif mengenai SPI untuk memudahkan responden dalam mengisi survei agar nilai indeks integritas Kabupaten Bogor semakin tinggi.
"Pengalaman SPI pada tahun 2019, kadang-kadang ada teman-teman SKPD tidak percaya ketika mendapatkan pesan melalui whatsapp, apakah survei itu resmi atau tidak, khawatir ketika diisi data akan dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu perlu sosialisasi yang lebih masif supaya ketika seseorang mendapatkan whatsapp tersebut, jadi cepat respon untuk mengisi," ungkap Ade Yasin.
Ade Yasin menambahkan, survei digital sangat penting dan dapat mempermudah responden dalam mengisi survei penilaian integritas pemerintah, untuk menilai potret atau gambaran kinerja pemerintah dimata internal, para tokoh, para ahli, para pengguna layanan dan seluruh masyarakat, sehingga bisa tercapai kepuasan masyarakat. Bahkan ia telah menerbitkan Peraturan Bupati berkaitan dengan pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkup Pemkab Bogor.
"Melalui SPI ini, kita bisa melihat kinerja kita apa yang harus diperbaiki dan mana yang sudah bagus dan perlu dipertahankan. Disamping itu kita bisa mengetahui nilai indeks integritas, karena semakin tinggi, maka tata kelola pemerintahan dianggap semakin baik dan berintegritas," ujar Ade Yasin.
Kata Bupati Bogor menambahkan, bahwa SPI masuk dalam teknologi komunikasi, bagaimana pihaknya dapat mengoptimalkan penggunaan digital, karena eranya sudah digital jadi memang kebijakan yang kita luncurkan one village one innovation, dan one institution one innovation. Termasuk pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa. Ada 181 Kepala Desa yg telah mengajukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari 416 desa.
"Mudah-mudahan semakin tahun semakin meningkat. Kita juga ada Samisade dan ke depan akan ada absensi perangkat desa. Beberapa program ini ada sebagian yang turunan dan ada yang sudah direncanakan. Program turunan lebih banyak kepada perbaikan dalam laporan anggaran, perencanaan anggaran dan lain-lain, banyak yang sudah kita perbaiki termasuk pajak secara elektronik, termasuk bidang pelayanan perizinan elektronik, informasi untuk warga berkaitan dengan informasi pelayanan termasuk kesehatan dan lainnya ini adalah bentuk respon kita dari terhadap hasil SPI ini," tandasnya.